Padang (ANTARA News) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menilai diadakannya jatah anggaran untuk daerah pemilihan (Dapil) DPR akan menjadi lahan korupsi baru di parlemen.

"Tidak perlu ada jatah anggaran Dapil DPR, karena akan membuka lahan baru untuk tindakan penyimpangan dana negara di parlemen," kata Direktur Eksekutif LBH Padang, Vino Oktavia ketika diminta tanggapannya di Padang, Minggu.

Menurut Vino, dana senilai Rp15 miliar/dapil yang diminta DPR akan sulit untuk memastikannya sampai atau tidaknya secara baik ke tengah masyarakat.

Jadi, penolakan dari pemerintah untuk tidak sepakat adanya dana untuk anggaran Dapil DPR sudah tepat. "Kita juga menolak apa yang diinginkan DPR minta jatah anggaran untuk Dapil tersebut," katanya.

Terkait, yang harus dilakukan pemerintah sekarang, bukan mengalokasi anggaran untuk jatah bagi DPR, tapi bagaimana melakukan efesiensi terhadap APBN sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

"Kita khawatir dana yang dialokasi untuk Dapil DPR akan sampai secara jelas ke masyarakat. Potensi digunakan untuk kepentingan politik sangat besar," katanya.

Justru itu, upaya pencegahan agar dana negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik wakil rakyat maupun kelompoknya, maka tidak perlu diadakan jatah anggaran Dapil.

Bahkan, menurut Vino, lebih baik pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke program yang riil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan DPR jalan saja sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Vino mengatakan, DPR kalau ingin memperjuangkan Dapilnya masing-masing, maka sampaikan aspirasi masyarakat ke Kementerian yang terkait, bukan harus sebagai pelaksana pengguna anggaran.

Jadi, apapun dalih DPR untuk pengalokasian jatah anggaran Dapil, tambahnya, sulit untuk diterima dan masyarakat pun tidak menginginkan demikian.

Direktur Pasca Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr. Syafrizal Chan menilai keinginan DPR adanya jatah anggaran Dapil terkesan akal-akal saja karena bertolak belakang dengan fungsinya.

Menurut Syafrizal, DPR optimalkan saja fungsinya itu sudah merupakan kinerja yang menunjukan kepedulian terhadap rakyat. Selain itu, terus mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan merata, terutama prioritas pada daerah tertinggal.

Jadi, DPR tidak harus pula mengerjakan apa yang dikerjakan eksekutif tetapi perkuat peran dan fungsi yang menjadi representasi suara rakyat di parlemen. "Untuk memperjuangan masyarakat Dapil, tak musti ada anggaran program pemerintah di DPR, cukup dengan kekuatan dewan menyampaikan ke Kementerian terkait," katanya. (Ant/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010