Aburizal: Setgab Bukan Untuk Seragamkan Parpol

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pembentukan Sekretariat Gabungan bukan untuk menyeragamkan seluruh partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Setgab (Sekretariat Gabungan) merupakan wujud reorganisasi dari forum koalisi partai politik," kata Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidato politiknya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Legislator Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu.

Dikatakannya, pembentukan Setgab didasarkan pada pemikiran bahwa posisi Indonesia ke depan akan semakin sulit jika tidak dilakukan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Setgab, lanjut Aburizal yang biasa disapa Ical itu, agar program pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah bisa berjalan efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dukungan yang kuat kepada pemerintah.

"Dukungan tersebut diwujudkan dalam koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah," kata Ical yang juga Ketua Harian Setgab.

Pembentukan koalisi partai itu, katanya, guna memobilisasi kekuatan bersama di partai dan parlemen untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Dukungan atau masukan yang diberikan partai politik anggota koalisi tidak hanya dilakukan pada saat terjadi masalah tapi dilakukan secara rutin, karena itu diperlukan lembaga baru sehingga dibentuk Setgab.

Menurut mantan Menko Perekonomian itu, persepsi soal Setgab itu juga harus dipahami dalam persepsi yang sama oleh anggota legislatif dari Partai Golkar sampai ke tingkat daerah.

Parpol anggota koalisi yang bergabung dalam Setgab, kata dia, melakukan diskusi-diskusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk dikaji lebih dalam sebelum membuat suatu kebijakan.

Bagi Partai Golkar, kata Ical, dengan adanya Setgab ini terjadi akses informasi dua arah, di satu sisi parpol memberikan masukan kepada pemerintah dan di sisi lain mendapat informasi lebih awal soal rencana kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

"Partai anggota koalisi masih memiliki jati dirinya masing-masing tidak ada penyeragaman kepentingan," katanya.

Koalisi partai pendukung pemerintah yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.(*)
(T.R024/R009)