Legislator dukung pengelolaan Gerbang Samudra Raksa dipihaketigakan

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisnu Prasetya dukung pengelolaan Gerbang Samudra Raksa yang ada diperbatasan Kulon Progo-Magelang tepatanya di Kalibawang oleh pihak ketiga, dengan syarat mampu memberdayakan masyarakat lokal.

Wisnu Prasetya di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan dengan adanya pembangunan Gerbang Samudra Raksa harus mendapat manfaatnya, minimal mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

Gerbang Samudra Raksa merupakan pintu gerbang menuju Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) Borobudur, dan sebagai tempat istirahat bagi wisatawan dari Bandara Internasional Yogyakarta ke Borobudur atau sebaliknya.

"Sebelumnya, Pemkab Kulon Progo mewacanakan rencana pengelolaan Gerbang Samudra Raksa oleh pihak ketiga. Saya sangat mendukung, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, objek wisata yang dikelola oleh pemkab tidak maksimal dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah. Dengan dikelola pihak ketiga ada inovasi dan terobosan baru, sehingga Gerbang Samudra Raksa menjadi destinasi unggulan wilayah utara," kata Wisnu.

Ia mengatakan saat ini, wilayah utara memang menbutuhkan pemikiran, gagasan, inovasi, ide dan terobosan yang segar dalam percepatan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pariwisata, infrastruktur dan sumber daya manusia. Selama ini, pembangunan wilayah utara belum menjadi skala prioritas padahal potensi sangat tinggi mulai dari potensi wisata, pusat hortikulturan dan perkebunan, dan memiliki kondisi geografis yang sangat strategis.

Dengan adanya Gerbang Samudra Raksa, politisi Partai Golongan Karya dari Daerah Pemilihan III (Samigaluh, Girimulyo, dan Kalibawang) ini berharap menjadi triger bagi percepatan pengambangan ekonomi di wilayah utara.

"Kami tidak berharap masyarakat menjadi pemain dengan adanya Gerbang Samudra Raksa, kami hanya berharap masyarkarat menerima manfaat dengan adanya gerbang tersebut. Untuk itu, kami meminta bila pengelolaan Gerbang Samudra Raksa dikelola oleh pihak ketiga harus ada klausul pemberdayaan masyarakat, dan menjual produk lokal minal 50 persen produk pelaku UMKM setempat. Harus ada keperpihakan pada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Kabag Pembangunan Setda Kulon Progo Zahram Asurawan mengatakan saat ini, pihaknya masih menyiapkan dokumen pengadaannya, dan rencana anggaran biaya (RAB) untuk pengelolaan.

"Rencananya, April 2021 ini mulai pengadaan untuk pihak ketiganya. Gerbang Samudra Raksa akan dikelola oleh pihak ketiga," kata Zahram.

Ia mengatakan pertimbangan Gerbang Samudra Raksa dikelola oleh pihak ketiga karena lebih luwes atau menarik, karena pemkab tinggal menerima pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, bila Gerbang Samudra Raksa dikelola pemkab, maka sumber daya manusia (SDM) semakin kurang karena Aparatur Sipil Negara banyak yang pensiun, dan CPNS juga tidak banyak. Sementara kalau menggunakan tenaga honorer menutuhkan biaya lagi untuk pengelolaannya.

"Kemungkinan besar akan dipihakketigakan, sehingga konsentrasi lebih bagus, dan pemkab tinggal menerima PAD dan biaya-biaya lainnya," katanya.