ICW: Putusan SKPP Bibit Bahagiakan Koruptor

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan perkara pimpinan KPK, Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, membahagiakan para koruptor.

"Ini merupakan putusan yang benar-benar membahagiakan para corruptors fight back yang sejak lama ingin KPK hancur," kata peneliti ICW, Febri Diansyah, kepada ANTARA News, di Jakarta, Kamis (3/6) malam.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa penuntutan kasus hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah harus dilanjutkan.

Febri Diansyah menyatakan, putusan tersebut benar-benar bertentangan dengan akal sehat.

Kendati demikian, ia berharap, agar KPK tidak boleh mundur sejengkal pun, dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. "Kasus-kasus besar tidak boleh berhenti," katanya.

Kasus besar yang dimaksud, ia menambahkan seperti Anggodo Widjojo, Agus Tjondro, Bank Century, Kendaraan Pemadam Kebakaran dan suap Pertamina.

"Untuk Bibit dan Chandra harus melawan lebih keras karena yamg kita hadapi adalah kekuatan besar yang sangat anti KPK," katanya.

Juru Bicara PT DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro, mengatakan putusan SKPP Bibit-Chandra itu adalah bagian dari putusan pada tingkat banding atas kasus penghentian penuntutan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra.

Andi Samsan menegaskan, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Menurut Andi, majelis hakim tinggi berpendapat, Anggodo memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan kasus Bibit dan Chandra.

Bahkan, pengadilan tinggi mempertegas putusan itu dengan menyatakan bahwa konstruksi kasus itu sudah tepat, yaitu Bibit dan Chandra diduga memeras seperti diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu selaras dengan fakta bahwa Anggodo didakwa mencoba memberikan sesuatu kepada pimpinan dan pejabat KPK.

"Konstruksi hukum jelas, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang mendorong kejaksaan untuk menghentikan kasus dengan alasan sosiologis," kata Andi mengutip putusan majelis hakim.
(T.R021/P003)

5 Juni 2010

SKPP itu punya skenario dan yang menang ya koruptor, sebab kalau Bibit & chandra berangkat disidang dan sebagai tersangka ya udah deh . . otomatis copot jabatannya di KPK dan effectnya KPK langsung LOYO karena hanya tinggal 2 pimpinan, nah disini banyak orang comment serta create opini public dengan mengatakan sidang saja dan kalau nggak salah kan juga bebas padahal dengan sidang otomatis pimpinan tinggal 2 orang dan memang ingin KPK bubar. . . sebab langsung tinggal 2 pimpinan yang loyo2

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Juni 2010

Hidup adalah perjuangan (amal ma\'ruf nahi munkar), Alangkah indahnya kalau para pakar hukum yg punya integritas moral yg tinggi bersatu mereformasi / menyempurnakan hukum kita agar tidak ada celah2 yg bisa dimanfaatkan oleh para pakar hukum hitam. Belum lama masyarakat tersentak dg mendengarkan rekaman anggodo cs di MK, yg dikomentari juga oleh mahfud md \"menjijikan\". Tapi hukum formal tdk menjangkau dg alat bukti rekaman tsb.

0 0 Balas LaporkanHapus