Pemerintah waspadai keterbatasan stok vaksin COVID-19 karena embargo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah mewaspadai adanya keterbatasan stok vaksin COVID-19 karena lonjakan kasus positif di sejumlah negara sehingga menerapkan embargo vaksin di negara tersebut.

"Karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Budi menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.

Pada Kamis (25/3), sebanyak 16 juta vaksin COVID-19 merek Sinovac telah tiba di Indonesia. Pengiriman tersebut adalah yang ke-6 kalinya sejak kedatangan pertama pada 6 Desember 2020 lalu (1,2 juta vaksin), pada 31 Desember 2020 (1,8 juta vaksin), pada 12 Januari 2021 (15 juta dosis bahan baku vaksin), pada 2 Februari 2021 (10 juta dosis bahan baku vaksin), pada 2 Maret 2021 (10 juta dosis bahan baku vaksin) dan pada 25 Maret 2021 (16 juta bahan baku dosis vaksin) sehingga total Indonesia telah memiliki 54 juta dosis vaksin Sinovac.

India diketahui melaporkan 47.262 kasus baru dan 275 kematian pada Rabu (24/03) yang diduga karena mutasi ganda varian virus Corona.

"Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya," tambah Budi.

Menurut Budi, pada Jumat (26/3) dimungkinkan angka vaksinasi di Indonesia melebihi 10 juta vaksinasi.

"Alhamdulillah dan Insya Allah hari ini vaksinasi akan menembus 10 juta vaksinasi, dengan kecepatan harian kita mendekati 500 ribu penyuntikan per hari, sehingga diharapkan bulan Maret dan April dimana ketersediaan vaksin adalah 15 juta per bulan, kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya," ungkap Budi.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per Kamis (25/3), vaksinasi dosis pertama baru dilakukan pada 6.389.837 orang sementara dosis kedua atau sudah menjalani vaksinasi lengkap baru diberikan pada 2.941.016 juta orang.

"Di beberapa negara Eropa sudah terjadi kenaikan kasus kembali, kita amati terjadinya karena ada 'strain' baru yang sudah ada di Indonesia sejak Januari dan adanya mobilitas yang terlalu agresif pembukaannya," tambah Budi.

Menurut Budi Gunadi, Presiden Jokowi memerintahkan agar dicari titik keseimbangan agar hasil yang sudah bagus karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan vaksinasi tidak kehilangan momentum perbaikannya.

"Sehingga kita diharapkan terus turun dan tidak mengalami lonjakan seperti di Eropa," ungkap Budi.

Budi Gunadi juga meminta agar kepada masyarakat yang telah divaksin tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

"Karena kita tetap bisa terkena tapi tidak akan parah dan tidak perlu ke rumah sakit, jadi vaksinasi tidak membuat kita kebal, tidak. Mungkin terkena tapi masih bisa terkena tapi karena antibodi baik segera cepat sembuh dan tidak harus ke RS tapi masih bisa menularkan," kata Budi.

Selanjutnya ia juga meminta agar warga di atas 60 tahun (lansia) segera mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi.

"Tolong dibantu semua orang tuanya, kakek, nenek, mertua, tante, semua yang di atas 60 tahun diajak vaksinasi. Untuk semua kepala daerah dan tenaga kesehatan tolong konsentrasi memberikan vaksin ke lansia karena Insya Allah kalau sudah diberikan vaksin maka yang masuk rumah sakit dan wafat akan sangat rendah karena umumnya yang masuk rumah sakit dan wafat adalah lansia," tambah Budi.