Kementerian PUPR bangun rumah susun bagi ASN di Bengkulu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan program pembangunan rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki hunian, salah satu lokasinya di Kota Bengkulu berkapasitas 38 unit hunian.

"Pembangunan Rusun ini bisa membantu ASN yang belum memiliki hunian yang layak huni,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera IV, Indra M Sutan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Indra menjelaskan, Rusun yang dibangun nantinya akan dimanfaatkan oleh ASN yang bertugas di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII. Lokasinya terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Rusun ASN BWS Sumatera VII tersebut, lanjutnya, mulai pembangunan tahun 2020 lalu dan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp27,4 miliar.

Rumah Susun ASN BWS Sumatera VII tersebut dibangun sebanyak satu menara setinggi empat lantai. Jumlah unit hunian Rusun ASN BWS Sumatera VII tersebut sebanyak 38 kamar dengan tipe 36 dan akan dilengkapi dengan fasilitas mebel seperti lemari pakaian, tempat tidur, meja dan kursi.

"Saat ini Rusun ASN BWS Sumatera IV progres atau kemajuan pembangunan fisiknya telah mencapai 70 persen. Kami harap setelah Rusun ini telah selesai bisa segera dihuni ASN BWS Sumatera VII bersama keluarganya dan bisa menambah semangat kerja agar lebih maksimal," harapnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menegaskan bahwa Program Sejuta Rumah bakal tetap berlanjut pada tahun 2021 sehingga sejumlah kebijakan dan strategi juga telah disiapkan agar dapat mewujudkan capaian tersebut.

"Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan dan berjalan di tahun 2021," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Khalawi Abdul Hamid menjelaskan sesuai amanat rencana dan strategi Kementerian PUPR, Program Sejuta Rumah dinilai mampu mendorong pemangku kepentingan bidang perumahan untuk membangun hunian layak bagi masyarakat.

Apalagi, lanjutnya, pada masa pandemi ini, masyarakat diharapkan dapat melaksanakan segala aktivitas di rumah masing-masing sehingga hunian yang layak menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya telah menyusun sejumlah kebijakan dan strategi untuk melaksanakan Program Sejuta Rumah hingga tahun 2024 mendatang, yaitu dengan menyiapkan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antarpemangku kepentingan bidang perumahan, serta implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

"Kami juga telah membentuk 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) serta Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memiliki perencanaan dan pendataan terhadap rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni untuk diajukan kepada kami melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)," ucapnya.