Jenewa (ANTARA News/AFP) - Negara-negara anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia mendesak China untuk membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang lebih transparan dan untuk meninjau ulang rezim ekspornya, seorang pejabat mengatakan Rabu.
"Aspek-aspek tertentu dari undang-undang China dan proses pengawasan masih kompleks dan tidak jelas," kata Duta Besar Turki Bozkurt Aran, yang memimpin dua hari kajian kebijakan perdagangan WTO pada China.
"Anggota masih mengkhawatirkan aspek-aspek tertentu dari rezim ekspor China, terutama pembatasan, lisensi, kuota, pajak ekspor dan rabat PPN parsial," katanya.
Pada hari pertama dari kajian, kepala delegasi Uni Eropa
John Clarke mengatakan bahwa "meskipun China mengulangi komitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan dan reformasi -- kami menemukan kata reformasi hampir sekitar 30 kali dalam laporan pemerintah China -- kami percaya hal ini bukan ciri sepatutnya situasi saat ini di China.
"Bahkan, perusahaan-perusahaan kami telah melaporkan iklim bisnis lebih buruk."
Dalam pernyataan pembuka yang dibuat dalam kajian, Wakil Menteri China untun Perdagangan, Yi Xiaozhun, tidak menangani kritik dan menegaskan kembali negaranya berkomitmen untuk membuka pasarnya.
"Kami yakin bahwa peningkatan keterbukaan akan menghasilkan vitalitas terbatas untuk perdagangan serta dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi apapun China mengubah kebijakan keterbukaan," katanya, menurut pernyataan yang diedarkan oleh delegasi China.(A026/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
