Tantangan Ekonomi 2011 Sektor Riil dan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa tantangan perekonomian domestik pada 2011 adalah meningkatkan kegiatan sektor riil dan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Tantangan domestik 2011 adalah peningkatan kegiatan sektor riil dan pembangunan infrastruktur," ujarnya dalam rapat kerja pembahasan kerangka ekonomi makro RAPBN 2011 dengan komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan kegiatan sektor riil, pemerintah akan mengambil langkah-langkah seperti mempermudah akses kredit usaha, peningkatan pelayanan perijinan yang lebih mudah dan cepat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sedangkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk realisasi program tersebut.

"Yang harus cepat di tangani adalah infrastruktur dan dimulai dari listrik, jalan, pelabuhan, pelabuhan udara dan tentu nanti didukung dengan aturan lain, khususnya harmonisasi aturan pusat dan daerah," ujarnya.

Menkeu mengingatkan tantangan dan perekonomian global yang mungkin dihadapi pada 2011, diantaranya gejolak pasar keuangan yang terjadi di beberapa negara Eropa, belum pulihnya arus kredit perbankan dunia, rekapitulasi dan restrukturiasi yang menyebabkan perbankan global mengurangi ekspansi kredit ke sektor riil.

"Serta, adanya peningkatan harga-harga komoditas utama di pasar global akibat perbaikan permintaan," ujarnya.

Menkeu juga menetapkan kebijakan fiskal pada 2011 untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yaitu pembangunan kesejahteraan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

Orientasi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan dicapai melalui tiga sasaran utama (triple track strategy).

Pertama, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (pro-growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job), diantaranya melalui pemberian insentif pajak guna meningkatkan investasi dan ekspor, serta peningkatan belanja pembangunan infrastruktur.

"Terakhir, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui kesinambungan program-program perlindungan kesejahteraan masyarakat yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor)," ujar Menkeu.

Menkeu juga mengungkapkan, arah kebijakan fiskal juga didukung dengan kebijakan menjaga kesinambungan fiskal melalui proyeksi defisit anggaran 2011 sekitar 1,7 persen dari PDB.

(ANT/S026)