Jakarta (ANTARA news) - Ketua DPD RI Irman Gusman mengingatkan, tidak boleh ada intervensi politik apapun dalam proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kredibilitas dan kinerja lembaga itu di masa mendatang sangat ditentukan dari proses seleksinya.
"Jelas bahwa saat ini KPK masih dianggap sebagai institusi super body dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya kepada pers seusai memimpin rapat paripurna DPD di Gedung DPD Jakarta, Selasa.
Karenanya, ia menambahkan, DPD berharap panitia seleksi yang saat ini sedang bekerja melakukan seleksi kepada calon-calon pimpinan KPK harus steril dari berbagai intervensi politik atau kepentingan lainnya.
"Jadi jangan sampai ada kesalahan di sana. Kita jaga jangan sampai ada kepentingan politik yang bermain karena kalau tidak, nanti dampaknya akan luar biasa," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Irman mengajak semua elemen masyarakat termasuk kalangan media untuk bersama-sama mengawasi proses seleksi pimpinan KPK.
Media, katanya, mempunyai peran yang cukup besar dalam menjalankan fungsi kontrol atau mengawasi kerja panitia seleksi itu.
Lebih lanujut Irman mengatakan bahwa kinerja dan kredibilitas KPK untuk masa-masa mendatang harus tetap terjaga dan hal itu sangat dipengaruhi oleh figur pimpinan KPK.
Mengenai kriteria pimpinan KPK, Irman mengatakan, kandidat harus memiliki rekam jejak yang jelas dan kredibilitas yang juga sudah diakui secara luas di masyarakat.
Rekam jejak yang bersih dari tindakan tidak terpuji itu, menurut dia, sangat penting maknanya bagi citra KPK itu sendiri.
Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mencatat ada sebanyak 101 orang berminat mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK sampai dengan hari keempat pendaftaran (31/5). Dari total peminat tersebut, panitia baru menerima berkas dari 11 orang pendaftar. Berkas kesebelas orang tersebut sudah dinyatakan lengkap dan bisa diproses. (D011/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
