Makassar (ANTARA News) - Penghargaan program otonomi yang diselenggarakan Fajar Institute of Pro Otonomi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dorongan untuk mengenjot prestasi kabupaten meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Penghargaan ini diharapkan memberikan dorongan kepada kabupaten untuk meningkatkan prestasi pembangunan daerah untuk kepentingan rakyat," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Rabu.
Menurutnya, penyelenggaraan acara penanugerahan otonomi ini menjadi bagian dari kebanggaan Sulsel untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
"Pendekatan otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat," ujarnya sambil mengucapkan selamat pada kabupaten yang meraih penghargaan.
Bagi daerah yang belum meraih penghargaan, lanjutnya, agar menjadikannya sebagai motivasi, evaluasi dan kritikan untuk menjadi lebih baik. "Ditargetkan tidak ada satu pun kabupaten dan kota yang pertumbuhan ekonominya di bawah enam persen," katanya.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faizal Zaini menyatakan apresiasinya pada penyelenggaraan acara tersebut dan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan daerah.
Salah satu orang dari lima peneliti Fajar Institute of Pro Otonomi Ahmad Syam mengatakan, penyerahan penghargaan kepada sejumlah kabupaten berprestasi ini merupakan hasil dari dari penelitian selama empat bulan sejak Oktober 2009 hingga Februari 2010 di 23 kabupaten dan kota.
"Penilaian berdasarkan program yang diterapkan dan kelengkapan data pertanggungjawaban program. Penelitian didukung satu lembaga survei yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan silang berjalan atau tidaknya program," jelasnya.
Penelitian yang didanai oleh pemprov senilai Rp300 juta ini mengkaji program-program kabupaten yang dinilai inovatif dan kreatif dalam pelayanan publik.
Hingga tahun kedua penyelenggaraannya, tambahnya, masih banyak kabupaten yang kurang terbuka memberikan data-data program kepada peneliti.
"Ketidakterbukaan ini menjadi hambatan dalam penelitian, kami harapkan ke depan pemerintah kabupaten lebih terbuka dalam memberikan data programnya," ujarnya. (Ant/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
