Komisi II DPR minta Kemenpan-RB prioritaskan THK2

Komisi II DPR meminta untuk memprioritaskan THK2

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

"Sebagai upaya mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer, Komisi II DPR meminta untuk memprioritaskan THK2 dalam pemenuhan formasi tersebut," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung membacakan keputusan rapat kerja yang diikuti melalui akun Youtube Komisi II DPR RI Channel, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Komisi II DPR juga meminta Kemenpan-RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi bagi tenaga honorer nonguru, terutama yang selama ini membantu pelaksanaan program-program pembangunan strategis nasional.

Kemenpan-RB dan BKN diminta untuk memberikan informasi yang transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 kepada masyarakat.

"Termasuk meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, agar masyarakat dapat menerima informasi yang utuh," ujarnya pula.

Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, Komisi II DPR juga meminta agar penerimaan calon aparatur sipil negara 2021 sesuai dengan protokol kesehatan dan kesiapan sarana, prasarana, sistem, dan ketersediaan sumber daya manusia betul-betul diperhatikan.

Komisi II DPR mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof Agus Pramusinto.

Dalam rapat tersebut mengemuka kebutuhan aparatur sipil negara pada 2021 sebanyak 69.684 orang untuk pusat, dan 671.867 orang untuk daerah.
Baca juga: Menpan-RB klaim penerimaan CPNS 2021 sudah antisipasi percaloan
Baca juga: Kemenpan-RB: pemerintah buka 1,3 juta formasi calon ASN tahun ini