Saat menyampaikan pidatonya dalam rangka peringatan Hari Pancasila di Gedung Pustaka Loka MPR/DPR/DPD RI, Selasa, Taufiq Kiemas menyatakan bahwa pimpinan MPR mengapresiasi kesediaan Presiden Yudhoyono untuk bersama-sama memperingati pidato bersejarah Bung Karno di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 lalu.
Menurut Taufiq, sebelumnya Presiden juga telah berkenan mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi dan hal tersebut juga patut diapresiasi oleh MPR.
Dalam pidatonya itu, tokoh PDI Perjuangan yang juga suami mantan Presiden Megawati itu menegaskan bahwa dokumen sejarah bangsa Indonesia bermula dari tanggal 1 Juni 1945 itu.
"Pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan satu pidatonya yang bersejarah di depan sidang BPUPKI dan di kemudian hari pidato itu dikenal sebagai Pancasila," ujarnya seraya menambahkan bahwa sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mengingat jasa-jasa pahlawannya.
Dikemukakannya pula bahwa memaknai Pancasila sebenarnya adalah memahami seperangkat tata nilai untuk membangun pranata politik dan berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.
Pancasila, katanya lagi, sudah merupakan konsensus nasional yang dapat diterima segenap lapisan masyarakat Indonesia.
Pada bagian lain, Taufiq mengatakan bahwa Pancasila bersama UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal ka merupakan pilar-pilar kehidupan bangsa yang harus disosialisasikan secara masif ke masyarakat luas.
Selama ini, ia menambahkan, MPR telah melakukan berbagai upaya sosialisasi keempat pilar tersebut melalui berbagai instrumen yang ada, seperti media massa, wahana cerdas cermat dan lain sebagainya.
Peringatan Hari Pancasila 1 Juni di Gedung MPR/DPR/DPD RI itu dihadiri pula oleh Mantan Presiden Megawati, sejumlah mantan Wapres, yakni Try Sutrisno, Hamzah Haz dan Jusuf Kalla serta para pimpinan lembaga tinggi negara.
Mayoritas anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga tampak hadir mendampingi Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono, diantaranya tiga Menteri Koordinator, Mendagri, Menhan, Menkum dan HAM, Menkeu dan lain sebagainya.
(D011/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010