Wagub NTT minta dukungan DPD membantu penyerapan garam lokal

...jangan impor garam, tapi bantu serap garam kami di NTT

Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT) Josef Nae Soi meminta dukungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti agar membantu upaya penyerapan garam lokal di NTT daripada mengimpor dari luar negeri.

"Terus terang kami minta dukungan kepada DPD RI menyampaikan kepada pemerintah agar jangan impor garam, tapi bantu serap garam kami di NTT," katanya, dalam fokus grup diskusi bersama Ketua DPD RI beserta jajaran di Kantor Gubernur NTT, di Kota Kupang, Rabu.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi senator asal NTT Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako, dan Asyera RA Wundalero, serta Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin hadir mengikuti fokus grup diskusi bertema "Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur" dalam rangkaian kunjungan ke NTT.

Dalam kesempatan itu, Wakit Gubernur Josef Nae Soi menjelaskan NTT memiliki potensi untuk menghasilkan 1 juta ton garam dan bisa ditingkatkan jika terserap dengan baik.

Namun, kata dia, pada kenyataannya garam tidak terserap, bahkan pemerintah memutuskan untuk mengimpor dari luar.

"Padahal kalau potensi NTT ini tergarap, sudah menjadi salah satu bagian dari penyumbang meningkatnya indeks kemandirian fiskal daerah," katanya pula.

Karena itu, Nae Soi meminta dukungan DPD RI menyampaikan ke pemerintah pusat agar tidak mengimpor garam melainkan membantu penyerapan garam di NTT.

Menanggapi hal itu, La Nyalla mengatakan akan menyuarakan harapan Pemprov NTT tersebut kepada pemerintah pusat, karena sudah menjadi bagian dari peran DPD sebagai advokat daerah.

"Apalagi tagline kami di DPD sudah jelas, dari daerah untuk Indonesia," katanya lagi.

Lebih lanjut La Nyalla juga menyarankan Pemprov NTT agar memaksimalkan pemanfaatan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti tol laut serta pembangunan akses jalan dan infrastruktur lainnya.

Kebijakan pembangunan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memangkas biaya logistik dan menata rantai pasokan.

"Hasil pembangunan dan kebijakan itu harus dimanfaatkan maksimal oleh pemda. Sampaikan saja kalau di lapangan misalnya tidak berjalan. Atau ada hambatan atau ada yang menghambat," katanya lagi.

Senator asal Jawa Timur itu, juga meminta Pemprov NTT memaksimalkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Hal itu perlu untuk membantu petambak garam menaikkan dan menjaga kadar NaCl di atas 97 persen, sehingga dapat diserap oleh industri. Selain juga dukungan dari bank daerah untuk permodalan.
Baca juga: GP Ansor minta pemerintah batalkan rencana impor beras-garam
Baca juga: Impor datang petambak garam meradang