Jakarta (ANTARA News) - Sehubungan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2010, dua presidium organisasi mahasiswa anggota Kelompok Cipayung, yakni PMKRI dan GMNI mengingatkan Pemerintah agar harus tetap menjadikan Pancasila basis penyelenggaraan pemerintahan maupun hubungan internasional.
Demikian pernyataan mereka secara terpisah, Senin malam, melalui salah satu Ketua Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Stefanus Asat Gusma, dan Ketua Komite Advokasi Rakyat Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Muhammad Item.
"Momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni 2010 harus dijadikan refleksi secara nasional terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan internasional," ujar Stefanus Gusma.
PMKRI juga menyatakan, implementasi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila harus menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait situasi nasional maupun internasional.
Sementara itu, Muhammad Item mengatakan, sepertinya banyak penyelenggara pemerintahan sekarang lebih mementingkan `order` lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, yang terefleksi lewat berbagai kebijakan ekonomi yang kurang pro rakyat.
"Buktinya yang terbaru, ialah keluarnya kebijakan pembatasan penggunaan bensin bersubsidi bagi pengendara sepeda motor yang nota bene terdiri dari kaum menengah ke bawah. Keberpihakan kepada rakyat kan makin tidak kelihatan," tandasnya.
Sedangkan di bidang politik, Muhammad Item menyorot kritis tentang penerapan sistem demokrasi liberal yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur `musyawarah mufakat` yang merupakan implementasi dari sila ke-4 ideologi negara kita.
"Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis melalui pemaksaan penerapan kebijakan ekonomi dan politik pro liberalisme itu, benar-benar semakin mengangkangi ideologi bangsa sendiri yang dengan susah payah digali dan dirumuskan Bung Karno, untuk memperkokoh persatuan kemajemukan negeri tercinta ini," ujarnya lagi.
Pemerintah Segera Bersikap
Stefanus Asat Gusma kemudian mengeritisi sikap Pemerintah yang sangat lamban mengeluarkan aksi politiknya terkait banyak pergumulan internasional.
"Padahal ideologi kita mengisyaratkan, bahwa segala sesuatu dalam tatanan pergaulan antar bangsa mesti berbasis kesetaraan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makanya, seperti menghadapi kasus pelanggaran kemanusiaan internasional, tidak ada pilihan lain, Indonesia mesti berada di garis terdepan untuk menentangnya dengankeras," tandasnya.
Ia lalu menunjuk kasus penyerangan kapal `Mavi Marmara` yang membawa misi kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina oleh pasukan Isreal.
"Tanpa tendensi ekslusivitas, Pemerintah Indonesia harus segera bersikap atas nama keadilan dan kemanusiaan umat manusia. Atas nama kemanusiaan, PMKRI mengecam keras kasus penyerangan tersebut," tegas Stevanus Asat Gusma. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
