Jika organisasi masyarakat sipil melemah dan masyarakat mulai permisif terhadap korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi lewat penindakan hukum tidak akan pernah berhasil, kata Mahfud dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar saat pembukaan acara Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2021 di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Masa pandemi, USAID-HWDI fasilitasi pelatihan bagi disabilitas
Oleh karena itu, Mahfud mendorong kapasitas organisasi masyarakat sipil ditingkatkan sehingga dapat membantu aparat penegak hukum, termasuk lembaga pemberantasan korupsi membangun budaya antirasuah di seluruh lapisan masyarakat.
“Menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia merupakan agenda besar yang tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum semata, melainkan juga harus melibatkan segenap komponen bangsa, khususnya masyarakat sipil. Oleh karena itu, keberadaan organisasi masyarakat sipil dalam agenda antikorupsi harus ditumbuhkan bahkan diperkuat,” kata Menko Polhukam RI.
Tidak hanya turut membangun budaya antikorupsi, organisasi masyarakat sipil juga berperan penting membantu penegak hukum menindak para pelaku korupsi, kata Mahfud MD.
“Kehadiran organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk jadi kekuatan pendorong dan pemaksa sehingga upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara sistemik, dan penegakan hukum dilakukan secara tegas,” terang Mahfud MD sebagaimana disampaikan dalam sambutannya.
Baca juga: Mahfud MD ajak tokoh lintas agama jaga Indonesia
Terkait tujuan penguatan itu, Menko Polhukam RI pun mengapresiasi penyelenggaraan ICSF 2021 oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Australia, Pemerintah Kanada, Pemerintah Jerman, dan beberapa yayasan serta jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan dunia.
ICSF merupakan forum diskusi yang mewadahi organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat nasional dan daerah untuk memperkuat jaringan, meningkatkan kapasitas, serta menambah wawasan, kata Direktur USAID Indonesia, Ryan Washburn saat jumpa pers usai pembukaan ICSF 2021, Rabu.
“ICSF 2021 ini akan mengumpulkan wawasan dan perspektif dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, terutama terkait kapasitas dan kendala keberlanjutan yang dihadapi para CSO,” kata Ryan saat ditanya ANTARA mengenai hasil yang diharapkan dari ICSF tahun ini.
Tidak hanya itu, USAID, sebagai salah satu penyelenggara juga berharap ICSF 2021 dapat jadi ajang bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pendekatan-pendekatan yang inovatif mengenai kegiatan antikorupsi, kata Ryan menambahkan.
ICSF pertama kali digelar pada 2018 dan kembali diselenggarakan pada 24-25 Maret 2021 di ruang virtual karena adanya pandemi COVID-19.
Ryan menyebut ada lebih dari 250 peserta, mewakili CSO di tingkat nasional dan daerah, yang mengikuti forum tersebut.
Dalam kegiatan hari pertama, forum CSO itu fokus membahas tema “Peran Masyarakat Sipil Melawan Korupsi”, sementara pada hari kedua, para peserta akan mendalami tema “Perkembangan Terkini dan Masa Depan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia”.
Baca juga: ICSF apresiasi cara Kemenlu bebaskan 51 nelayan Aceh
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
