Kemarin, 5.053 BTS dibangun hingga soal tunggakan insentif nakes

Jakarta (ANTARA) - Terdapat lima berita ekonomi dari Kantor Berita Antara sepanjang Selasa (23/3) yang masih menarik untuk dibaca mengawali informasi pada Rabu pagi ini.

Berikut lima berita terpopuler sepanjang Selasa (22/3) :

PEMERINTAH FOKUS BANGUN 5.053 BTS UNTUK PERLUAS KONEKSI INTERNET

Pemerintah akan fokus untuk membangun 5.053 Base Transceiver Station (BTS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital dan memperluas jaringan internet ke seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Indonesia Data and Economic Conference 2021 di Jakarta, Selasa, mengatakan BTS ini dapat mengoneksi titik blank spot di 12 ribu titik layanan publik yang belum mempunyai koneksi internet.

"Pemerintah menyiapkan anggaran Rp26,9 triliun untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 2021. Transformasi ekonomi digital itu akan terjadi apabila ada infrastrukturnya," katanya.

Baca selengkapnya di sini

MENHUB CEK TERMINAL PENUMPANG BARU BANDARA KUABANG HALMAHERA UTARA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau terminal penumpang baru Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, jelang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (24/3).

Saya datang hari ini untuk mengecek langsung gedung terminal penumpang baru, yang rencananya akan diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo hari Rabu besok. Alhamdulillah, persiapan hari ini berjalan baik. Terima kasih kepada pemprov, pemkab, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan unsur terkait lainnya yang telah bekerja sama dengan baik dalam penyediaan lahan dan kelancaran pembangunan bandara ini, kata Budi Karya dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Menhub mengungkapkan selain penerbangan carter, mulai pekan depan akan ada penerbangan komersial Kuabang-Manado dan sebaliknya. Diharapkan bisa meningkat dua kali seminggu bulan depan.

Baca selengkapnya di sini

SUSI PUDJIASTUTI TAK SURUT SERUKAN TOLAK IMPOR BERAS

Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti tidak surut menyerukan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk melakukan impor beras melalui akun media sosial Twitter miliknya yang dilakukan beberapa hari terakhir.

Mengutip unggahan tweet Susi Pudjiastuti yang dipantau di Jakarta, Selasa, Susi menyuarakan pendapatnya terhadap penolakan impor beras lantaran dinilai bisa merugikan petani yang sedang dalam masa panen raya padi.

Susi mengikuti isu rencana kebijakan impor beras sejak beberapa waktu lalu dengan memposting ulang berita-berita terkait impor beras ataupun mengomentarinya secara langsung melalui "kicauannya". Tweet Susi ditujukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, serta Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Baca selengkapnya di sini

PEMERINTAH OPTIMISTIS EKONOMI PULIH MELALUI VAKSINASI DAN REFORMASI

Pemerintah optimistis kinerja perekonomian mulai membaik di 2021 seiring dengan pelaksanaan kebijakan belanja stimulus fiskal, percepatan program vaksinasi serta mendorong reformasi struktural.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan pertemuan virtual dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor Global Rating (S&P) di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga, investasi maupun ekspor.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2021 sebesar Rp699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dolar AS. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

KEMENKEU PASTIKAN TUNGGAKAN INSENTIF NAKES TUNGGU VERIFIKASI BPKP

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tunggakan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) Rp1,48 triliun yang belum dibayarkan masih menunggu audit dan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk tunggakan insentif tenaga kesehatan RS di bawah Kementerian Kesehatan Rp1,48 triliun saat ini sedang di-review dan verifikasi BPKP," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam jumpa pers virtual APBN di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan dana tersebut sudah siap untuk dicairkan karena menjadi bagian dari pembayaran insentif tenaga kesehatan periode Januari-Juni 2021 di tingkat pusat sebesar Rp5,28 triliun.

Baca selengkapnya di sini

Baca juga: Berharap neraca perdagangan surplus diikuti kinerja positif industri
Baca juga: Sri Mulyani: Menarik, pendapatan negara naik 0,7 persen Februari 2021
Baca juga: Kemenkeu: Program vaksinasi dongkrak ekonomi RI lebih baik tahun ini