Parlemen Australia perdebatkan mosi pelanggaran hak di Xinjiang China

Sydney (ANTARA) - Parlemen Australia pada Senin memperdebatkan mosi untuk mengecam "pelanggaran sistematis" hak asasi manusia oleh China, dengan mengatakan bahwa badan legislatif negara lain telah menggambarkan tindakan terhadap warga Uighur di wilayah paling barat Xinjiang sebagai genosida.

Parlemen Kanada dan Belanda mendapat teguran dari Beijing setelah pada Februari mengeluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan bahwa perlakuan China terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur di negara itu merupakan genosida.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan sistematis di dunia terjadi di Xinjiang," kata Kevin Andrews, anggota parlemen dari partai Liberal yang berkuasa di Australia, yang telah menggerakkan mosi pribadi yang mendapat dukungan dari anggota-anggota semua partai besar.

Kedutaan Besar China belum menanggapi permintaan komentar. China membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Andrews mengutip adanya kamp-kamp pengasingan skala besar dan tuduhan kerja paksa menjadi beberapa alasan kecaman dari parlemen Belanda dan Kanada, serta majelis tinggi Inggris dan dua Menteri Luar Negeri AS -- Mike Pompeo dan Antony Blinken.

"Banyak yang mengatakan atau mempertanyakan apakah program Partai Komunis China yang berkuasa melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948," ujar Andrews.

Mosi Andrews itu mendesak Australia untuk menegakkan hukum terhadap perbudakan modern dan mengidentifikasi rantai pasokan yang menggunakan kerja paksa. Belum jelas kapan pemungutan suara untuk mosi tersebut akan dilakukan.

Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh mengatakan banyak dari 3.000 orang Uighur di Australia tinggal di daerah pemilihannya. Mereka merasa putus asa serta cemas.

"Kebanyakan orang Uighur Australia mengenal seseorang yang telah hilang atau tidak terdengar kabarnya selama bertahun-tahun," kata Anne Stanley, perwakilan dari Werriwa di Sydney barat, kepada parlemen.

"Warga Uighur yang berada di sini tidak tahu apakah mereka (yang berada di China) masih hidup atau sudah mati," ucap Stanley.

China awalnya membantah keberadaan kamp-kamp pengasingan untuk Uighur, tetapi kemudian mengatakan bahwa kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme.

Pada akhir 2019, China mengatakan semua orang di kamp tersebut sudah "lulus".

Sumber: Reuters