IGTKI : POP upaya pemerintah tingkatkan mutu pendidikan

kami siap melaksanakan program ini

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengatakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Dengan menggandeng organisasi profesi, POP dapat menjadi upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu program ini dapat mendukung pemerataan pendidikan di wilayah yang selama ini sulit terjangkau oleh pemerintah,” ujar Perwakilan Pengurus Pusat IGTKI PGRI, Nita Priyanti, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

POP dapat menjadi salah satu upaya pemerintah di bidang pendidikan untuk menyelesaikan masalah yang ada selama ini. Nita yang juga praktisi pendidikan anak usia dini menjelaskan, IGTKI PGRI pada usianya yang sudah mencapai 70 tahun senantiasa membantu pemerintah khususnya dalam pengembangan kompetensi guru taman kanak-kanak. Kehadiran POP dinilai sejalan dengan tujuan organisasi untuk membangun generasi cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.

Menurut dia, IGTKI PGRI telah melewati tahapan yang cukup ketat dalam seleksi POP dan siap melaksanakan program ini.

“Kami telah membuat grup khusus yang akan kami berikan intervensi sehingga memudahkan untuk berkolaborasi dalam segala hal. Sumber daya manusia juga sudah kami persiapkan dengan baik sehingga Insha Allah kami siap melaksanakan program ini,” terang dia.

Baca juga: Nahdlatul Ulama tetap ikut program organisasi penggerak

Baca juga: FSGI harap dana program organisasi penggerak bantu siswa dan guru

Ketua Tim POP Ikatan Guru Indonesia (IGI), Arfah Azikin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus ikut bersama Kemendikbud meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selama ini IGI memiliki praktik yang telah terlaksana dalam mengembangkan kompetensi guru di dunia pendidikan.

Menurut Arfah, IGI telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi POP, termasuk revisi rancangan anggaran dan biaya (RAB) yang merupakan proses akhir.

“Alhamdulillah kami saat ini sedang menunggu undangan untuk menandatangani nota kesepahaman dengan pihak kementerian,” jelas Arfah.

IGI pun siap mendukung penuh program ini sebagai agenda meningkatkan kompetensi guru dengan menyasar kabupaten yang belum tersentuh perkembangan teknologi. IGI hanya menyasar Garut sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa sebagai daerah sasaran.

Sementara sebagian besar program akan diarahkan di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Contohnya, Sumatera (daerah pegunungan seperti Rokan Hulu, pesisir di Indragiri Hilir, dan Aceh Utara), Kalimantan (daerah yang baru terbuka seperti Gunung Mas dan Pulang Pisau), serta Sulawesi (kepulauan Talaud yang berbatasan dengan Filipina, termasuk kepulauan di Sulawesi Tengah).

“Sasaran kami adalah daerah-daerah 3T karena kami yakin itulah kekuatan kami. Kami membantu pihak kementerian untuk menyasar sampai daerah-daerah pelosok. Makanya kami tidak menyasar daerah-daerah Jawa, daerah yang sudah berkembang, Makassar juga tidak kami sasar karena kami anggap sudah sangat terbantu dengan keadaan fasilitas sarana selama ini,” tambah Arfah.

IGI optimistis perannya di POP mampu membantu mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Menurut Arfah, IGI tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa kolaborasi dengan POP dan organisasi lain yang berada dalam program ini.

Saat ini IGI menyesuaikan dengan persyaratan Kemendikbud dalam prosesnya sehingga hanya mengajukan 25 kabupaten kota untuk SMP dan 24 kabupaten kota untuk jenjang SD.

Baca juga: Apkasi apresiasi POP gotong royong tingkatkan kualitas pendidikan

Baca juga: Peserta POP Kemendikbud nyatakan siap jalankan praktik baik pendidikan