Nadiem dukung digitalisasi aksara Jawa

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mendukung digitalisasi aksara Jawa untuk mempertimbangkan kedudukan aksara Jawa di tengah ekosistem kebahasaan dunia.

"Inisiatif yang baik ini perlu didukung lebih lanjut untuk mempertimbangkan kedudukan aksara Jawa di tengah ekosistem kebahasaan dunia," kata Nadiem saat memberikan sambutan dalam Kongres Aksara Jawa 1 yang digelar secara luring dan daring di Yogyakarta, Senin.

Menurut Nadiem, dengan memanfaatkan teknologi digital, kebudayaan lokal akan mampu memperoleh pengakuan di tengah arus perkembangan global yang menuntut modernitas.

Ia menyadari dewasa ini aksara Jawa harus bertahan dengan susah payah di dunia yang kini telah didominasi oleh aksara latin.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pun, menurut dia, secara umum mengukuhkan dominasi tersebut sehingga menyudutkan aksara Jawa. Ini terlihat dari penggunaan aksara latin di sebagian platform aplikasi.

"Aksara Jawa bersusah payah bertahan di tengah aksara latin yang kita gunakan sehari-hari," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengatakan konservasi budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu strategi pemajuan sekaligus pengarusutamaan kebudayaan yang harus dimanfaatkan Kemendikbud.

"Kami menyambut baik Kongres Aksara Jawa yang salah satunya membahas strategi integrasi aksara Jawa ke dalam platform digital," kata dia.

Ketua Panitia Kongres Aksara Jawa 1, Setyo Prasojo menjelaskan kongres yang akan berlangsung hingga 26 Maret 2021 itu bakal membahas berbagai hal meliputi transliterasi aksara Jawa-latin, tata tulis, digitalisasi, sampai kebijakan penggunaannya di ranah publik.

Setyo mengatakan empat hal itu akan dibahas dalam sidang komisi. Setiap komisi diikuti 20 peserta luring dan 180 peserta daring.

Sebelum kongres digelar, menurut dia, telah digelar diskusi kelompok terpumpun (focus gruop discussion) melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, dan ahli.

Kongres Aksa Jawa ini diikuti berbagai pihak. Selain pemerintah, juga ahli dan peserta dari luar Yogyakarta, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DKI Jakarta, hingga Hong Kong.