Gerakan Jeda Untuk Iklim desak pemerintah deklarasikan darurat iklim

Jakarta (ANTARA) - Aksi mendesak pemerintah melakukan Deklarasi Darurat Iklim yang dilakukan serentak di beberapa kota di Indonesia oleh Gerakan Jeda Untuk Iklim, di Jakarta ditandai dengan aksi teaterikal.

Dalam keterangan tertulis Jeda Untuk Iklim yang diterima di Jakarta, Jumat, Koordinator Nasional Extinction Rebellion (XR) Indonesia Melissa Kowara menegaskan gerakan itu menuntut adanya tindakan segera, konkret, adil dan ambisius dari pemimpin bangsa dalam mengatasi krisis iklim yang sedang berlangsung.

Selain aksi yang dilakukan secara langsung, seperti di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, gerakan tersebut juga terlibat dalam petisi online mendesak pemerintah mendeklarasikan darurat iklim.

"Petisi dan aksi kami ini untuk mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Krisis iklim berkaitan dengan keselamatan rakyat dan hidup kami. Maka, kami akan memastikan Presiden Joko Widodo mendengar dan melakukan tindakannya segera," ujar Melissa Kowara.

Dia menyoroti beberapa bencana alam terkait iklim yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, seperti banjir di Kalimantan Selatan dan masih adanya kebakaran hutan dan lahan pada 2021 meski dalam jumlah yang berkurang dari beberapa tahun sebelumnya.

Aksi itu berlangsung di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, Medan, Makassar, Palangkaraya, Bandung, dan beberapa kota lainnya.

Dalam kesempatan berbeda, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Ruandha Agung Sugardirman mengatakan pemerintah tidak akan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) jelang Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) ke-26 di Glasgow, Inggris pada November 2021.

Menurut Ruandha, masih dipertahankannya target penurunan GRK 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional karena merupakan jumlah realistis yang bisa dicapai.

"Kita yakin secara realistis bisa dicapai dengan upaya-upaya terutama dengan upaya dari pendanaan nasional. Walaupun kita tidak menutup pendanaan dari internasional," tegas Ruandha dalam konferensi pers virtual KLHK di Jakarta pada hari ini (Jumat, 19/3).