Satgas sebut libur panjang kerap disertai peningkatan jumlah kasus

Dari pengalaman sebelumnya, setelah libur panjang dibarengi kasus COVID-19 yang meningkat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan kebijakan menetapkan libur panjang kerap dibarengi dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

"Dari pengalaman sebelumnya, setelah libur panjang dibarengi kasus COVID-19 yang meningkat," katanya pada jumpa pers yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) secara daring, di Jakarta, Jumat.

Saat menanggapi pertanyaan wartawan seputar kebijakan pemerintah terkait libur atau cuti bersama pada mudik Lebaran 1442 Hijriyah/2021 Masehi, ia mengatakan pada libur Imlek beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas kelompok masyarakat bepergian ke luar kota.

Satgas COVID-19 melakukan pembatasan tersebut kepada aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga anggota TNI-Polri dilarang ke luar kota.

"Demikian juga pada pekan lalu ada libur cukup panjang, yakni Isra Mi'raj dan Nyepi. Itu pun ASN, pegawai BUMN, TNI-Polri tidak boleh ke luar kota. Itu semua dipatuhi. Setelah semua taat keputusan pemerintah, semua mengikuti," katanya.

Terhadap karyawan swasta, kata dia, Satgas COVID-19 berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta kementerian terkait untuk memberikan imbauan serupa.

"Sifatnya adalah mengimbau agar pemimpin perusahaan mengingatkan karyawannya agar bersabar dulu. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai," katanya.

Ia menambahkan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit saat ini sedang mengalami kecenderungan penurunan pemanfaatan.

"BOR di rumah sakit rata-rata di bawah 50 persen. Hanya beberapa provinsi saja di angka 70 persen. Jakarta yang semula BOR-nya tinggi, sekarang rendah, isolasi di bawah 60 persen. ICU di bawah 63 dan 64 persen," ujarnya.

Terkait agenda mudik 2021, kata dia, kebijakan tersebut segera dikeluarkan pemerintah melalui rapat tingkat menteri yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian.

"Kita bersabar dalam waktu tidak lama, Pak Menko akan pimpin rapat sehingga keputusan itu akan menjadi dasar kita bersama," demikian Doni Monardo.