Riza tak tahu pembelian lahan 70 hektare Sarana Jaya

Kami akan cek dimana dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak mengetahui soal pembelian lahan seluas 70 hektare oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang menjadi sorotan usai diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.

"Nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu mencapai 70 hektare, apakah dua tahun, tiga tahun, atau apakah empat tahun ke belakang. Kami akan cek dimana dan sebagainya," kata Riza di Jakarta, Kamis malam.

Oleh karena itu, Riza pun mengaku akan mengecek keberadaan dan peruntukan lahan yang disebut-sebut telah dibeli oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam dua tahun terakhir tersebut.

Diakui Riza, setiap BUMD memang memiliki kewenangan untuk membeli lahan dalam program bank tanah.

"Tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, di antaranya membangun rusun dan sebagainya," ujarnya.

Meski tak mengetahui soal 70 hektare lahan yang dibeli Sarana Jaya ini, politisi Gerindra ini menyatakan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu mendapatkan laporan rutin dari masing-masing BUMD, termasuk Sarana Jaya.

"Tentu ada laporan rutin, laporan ke Pemprov, laporan ke DPRD. Saya tidak hafal satu-satu, kalau semuanya dihafal, tidak mungkin," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak menutup-nutupi anggaran pengadaan tanah di Ibu Kota. Karena selama ini Anies dan jajarannya dinilai tidak transparan terkait pembelian tanah oleh Pemprov DKI.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari yang mengungkap bahwa Pemprov DKI telah membeli lahan seluas 70 hektare.

Namun, rincian terkait keberadaan dan rencana peruntukan lahan tersebut belum dijelaskan kepada DPRD DKI hingga saat ini.

Fakta ini pun baru diketahui beberapa waktu lalu saat Komisi B DPRD DKI menggelar pertemuan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari. Kemudian muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan secara tiba-tiba," ucap Eneng, Kamis (18/3).

Perumda Pembangunan Sarana Jaya sendiri diundang ke Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk dievaluasi mengenai program yang telah dan akan dilakukan, serta mengkonfirmasi permasalahan kasus korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk Program Rumah DP Rp0 di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur pada 2019 lalu yang menyeret Dirut non aktif Yoory C Pinontoan.

Namun pertemuan yang digelar Senin (15/3) kemarin itu akhirnya ditunda lantaran pihak Sarana Jaya tak bisa menjelaskan keberadaan dan peruntukan tanah seluas 70 hektare yang telah dibeli.

Akhirnya mereka diberi tenggat waktu selama dua pekan untuk mencari data terkait lahan seluas 70 hektare tersebut.

"Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutup-nutupi anggaran dari pengawasan publik," ujarnya dalam keterangan tertulis PSI.

Politisi muda ini berpendapat, kasus korupsi yang menjerat Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan bisa dihindari kalau saja Anies cs terbuka soal anggaran pengadaan lahan dan masyarakat bisa mengawasi penggunaan setiap rupiah yang dikeluarkan Pemprov DKI.

"Kasus mafia tanah seperti di Sarana Jaya, bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan. Oleh karena itu, jual-beli tanah oleh Pemprov DKI harus dilakukan terbuka agar tidak ada celah main mata," kata dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan yang selama ini sudah dibeli, misalnya mulai dari nilai jual objek pajak, harga penawaran dari pemilik lahan, harga yang disepakati dan nama penjual.

Eneng juga mengajak masyarakat untuk mengawal kasus ini sehingga diharapkan aparat penegak hukum bisa membongkar praktek mafia tanah yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

Ia berharap agar kejadian ini menjadi momen untuk membenahi proses penganggaran dan sekaligus meminta agar Gubernur Anies tidak menutup-nutupi data anggaran pengadaan tanah.

"Kami juga mendorong Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD, sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran," ujarnya.