CIPS sebut izin impor digunakan untuk antisipasi kurangnya pasokan

Indonesia perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, salah satunya beras, supaya menjaga kestabilan harga maupun meningkatkan penyaluran pangan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan izin impor beras secara ideal dapat dimanfaatkan sebagai antisipasi berkurangnya pasokan menjelang periode Ramadhan dan Lebaran.

"Izin impornya bisa dipakai untuk eksekusi sewaktu-waktu kalau ada kekurangan pasokan di pasar, apalagi sudah mau Ramadhan dan Lebaran," kata Media Relations Manager CIPS, Vera Ismainy di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan impor beras bisa saja dilakukan karena berbagai faktor seperti ketersediaan pasokan di dalam negeri yang terbatas, hasil panen yang tidak memadai, dan harga beras internasional yang sedang murah.

"Indonesia perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, salah satunya beras, supaya menjaga kestabilan harga maupun meningkatkan penyaluran pangan melalui sembako dan bantuan pangan sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat," katanya.

Namun, menurut dia, impor beras tersebut tidak bijak apabila dilakukan mendekati masa panen, apalagi diperkirakan tidak ada kegagalan panen pada awal 2021 dan Bulog bisa menyerap hasil panen untuk optimalisasi cadangan beras.

"Kalau pertimbangannya kenaikan harga, idealnya pemerintah sudah memperkirakan sejak jauh-jauh hari ada kenaikan (walaupun tipis) pada harga beras. Bisa perhatikan juga serapan beras Bulog apakah sudah memenuhi target," ujarnya.

Sebelumnya, Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan pandemi COVID-19 telah memperparah situasi pangan di 27 negara dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Tengah sehingga setiap negara harus bersiap dalam menghadapi potensi krisis pangan.

Terdapat kemungkinan pandemi dapat membuat krisis pangan lebih dalam yaitu lapangan kerja dan upah yang menurun, disrupsi penanganan pandemi pada produksi dan pasokan pangan dunia, menurunnya pendapatan pemerintah dan meningkatnya ketidakstabilan politik yang memicu konflik berbasis sengketa sumber daya alam.

Menghadapi berbagai ancaman tersebut, pemerintah juga berniat untuk melakukan impor beras sebagai bentuk antisipasi kurangnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memenuhi cadangan bencana.