Legislator Jateng minta Kemenpora-KBRI kawal kasus All England

Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR Republik Indonesia A.S. Sukawijaya atau yang akrab Yoyok Sukawi meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris untuk mengawal kasus dikeluarkannya tim nasional bulu tangkis dari turnamen All England 2021.

"Kemenpora harus bisa memastikan sebab akibat yang tengah dialami tim bulu tangkis Indonesia sekaligus mencarikan solusi," katanya di Semarang, Kamis.

Menurut dia, dalam kasus ini Kemenpora harus berani pasang badan membela tim nasional bulu tangkis Indonesia.

Baca juga: Indonesia desak Inggris tak diskriminatif terhadap atlet All England

"Tim bulu tangkis Indonesia ini andalan lho, prestasinya banyak. Coba konfirmasi lagi ke pihak BWF dan penyelenggara All England kok kabarnya ada perlakuan berbeda, ini harus dipastikan," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, tim nasional bulu tangkis Indonesia langsung diminta untuk mengundurkan diri tanpa ada itikad untuk melakukan tes ulang atau mencari solusi lainnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga meminta pihak Kedubes Indonesia di Inggris untuk memastikan situasi yang tengah menimpa tim nasional bulu tangkis sesuai dengan ranahnya.

"KBRI di Inggris juga harus hadir, tanyakan juga ke pihak penyelenggara dan pihak terkait olahraga di sana. Bagaimana penyelesainnya dan fasilitasi juga karantina bila memang tetap diperlukan. Jangan sampai atlet-atlet terbaik kita kebingunan harus bagaimana di sana," katanya.

Seperti diwartakan, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) diduga berlaku tidak adil setelah memaksa tim nasional bulutangkis Indonesia mundur dari turnamen All England 2021 di tengah jalannya pertandingan babak pertama.

Hal tersebut pertama kali diketahui dari unggahan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon lewat akun Instagram pribadinya, @marcusfernadig.***3***

Baca juga: BWF jelaskan alasan mundurnya Tim Indonesia dari All England 2021
Baca juga: PBSI sampaikan sikap terkait dikeluarkannya timnas dari All England