BPBD Sumsel petakan enam daerah prioritas penanganan karhutla

Tahun ini ada anggaran Rp30 miliar, namun ditempatkan untuk setiap OPD yang menangani karhutla di Provinsi Sumsel. Seperti di BRG yang peruntukkannya bagi pembuatan embung, kanal bloking, sumur bor, dan sebagainya

Palembang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memetakan enam daerah yang menjadi prioritas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2021.

Kepala BPBD Sumsel Iriansyah di Palembang, Rabu, mengatakan, penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi dan riwayat bencana di Sumsel pada 2020.

Adapun enam daerah tersebut yakni, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sementara pada tahun sebelumnya, ditetapkan 10 daerah rawan karhutla, termasuk Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.

“Pada umumnya 10 daerah masih rawan karhutla, namun kita evaluasi dan melihat dari histori di tahun sebelumnya. Tahun ini kita fokus pada enam daerah, yakni Ogan Ilir, OKI, Muba, Banyuasin, Muara Enim dan Pali yang tahun lalu terjadi karhutla,” kata dia.

Upaya pencegahan yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dari tingkatan kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa.

“Yang dipersiapkan adalah personel atau SDM-nya, serta peralatan. Semua tingkatan harus siap dan bersiaga,” kata dia.

Untuk personel, pihaknya mencatat terdapat dari 9.000 orang yang disiapkan untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Ini merupakan kekuatan gabungan dari TNI, Polri, BPBD ditingkat provinsi dan kabupaten, masyarakat peduli api, perkebunan, HTI dan sebagainya.

Sedangkan untuk peralatannya, lanjut Iriansyah, Gubernur Sumsel sejak tahun lalu sudah menyalurkan dana ke 10 daerah rawan karhutla di Sumsel senilai masing-masing Rp45 miliar. Dana ini diperuntukkan untuk penyediaan peralatan yang dipakai untuk setiap daerah dalam mencegah karhutla.

“Tahun ini ada anggaran Rp30 miliar, namun ditempatkan untuk setiap OPD yang menangani karhutla di Provinsi Sumsel. Seperti di BRG yang peruntukkannya bagi pembuatan embung, kanal bloking, sumur bor, dan sebagainya,” kata dia.

Meski sudah menetapkan status siaga tanggap darurat bencana karhutla per 1 Maret 2021, namun Iriansyah mengklaim saat ini belum ada kasus temuan karhutla di Sumsel.

Untuk itu, unit helikopter waterbombing maupun pesawat TMC (teknik modifikasi cuaca) belum disiagakan di Provinsi Sumsel.

“Untuk helikopter dan pesawat, kami masih menunggu dari BNPB. Namun sampai saat ini belum ada yang stay di Sumsel karena memang belum ada kasus karhutla,” kata dia.

BPBD Sumsel mencatat pada akhir 2020 terjadi penurunan hot spot dibanding tahun sebelumnya yakni hanya terdapat 4.536 titik api. Sementara pada 2019 sebanyak 17.361 titik api. Sedangkan total luas kebakaran pada 2020 yakni 946,33 hektare.

Untuk memaksimalkan upaya pencegahan karhutla pada 2021 Pemprov Sumsel menetapkan status siaga darurat karhutla pada Maret 2021 atau lebih awal dibandingkan tahun lalu untuk memaksimalkan mitigasi.

Status siaga darurat karhutla biasanya mulai berlaku pada April, namun tahun ini dilakukan lebih cepat lantaran BMKG memperkirakan musim kemarau sudah terjadi di wilayah Sumsel sejak pertengahan Mei 2021.