Mahfud MD ajak tokoh lintas agama jaga Indonesia

Aksi terorisme itu disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi bisa muncul terorisme dari agama manapun, bukan Islam saja

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak tokoh-tokoh masyarakat dari lintas agama di wilayah Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pertemuan tokoh masyarakat lintas agama dengan forkopimda Jatim bertempat di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya di Surabaya, Rabu, Mahfud mengungkapkan bahwa Jatim sebagai salah satu provinsi terbesar, dengan 40 juta lebih penduduk yang tersebar di 38 kabupaten/kota, adalah tempat berkembangbiak-nya moderasi beragama.

"Dulu moderasi beragama di wilayah Jatim dipelopori oleh KH Hasyim Asyari sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan, sebelum itu, Muhammadiyah juga berkembang di Jatim dan telah mengajarkan toleransi beragama," ujarnya kepada wartawan di sela pertemuan.

Diakuinya memang beberapa kali terjadi aksi terorisme di Jatim akibat pemahaman yang radikal atau menyimpang dari ajaran agamanya, namun bisa segera diatasi.

"Aksi terorisme itu disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi bisa muncul terorisme dari agama manapun, bukan Islam saja," ucap dia.

Menko Polhukam percaya bahwa rakyat Jatim tumbuh dengan penuh toleransi, termasuk di Tanah Air yang umat beragama, khususnya Islam, di Indonesia sebenarnya sangat toleran.

"Seperti hari ini saat Pak Pangdam V/Brawijaya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari lintas agama dan berbagai organisasi massa di Jatim untuk bersilaturahim dengan pemerintah, bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga bersama-sama," tutur-nya.

Menko Polhukam menyampaikan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari lintas agama tersebut sekaligus untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

"Perpres 82/ 2020 ini mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama perang melawan virus Corona (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional karena memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah," katanya.