Jakarta (ANTARA) - Langit Jakarta akhir-akhir ini bernuansa biru cerah dan rendah emisi akibat volume kendaraan yang melaju di Ibu Kota menurun seiring berbagai pembatasan di tengah pandemi COVID-19.

Pembatasan ditargetkan untuk ditingkatkan. Salah satunya, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam diskusi Balkoters bertema "Menilik Laju Transportasi Listrik Ibukota" secara virtual, Rabu, percepatan elektrifikasi transportasi.

Anies menilai elektrifikasi transportasi dan kendaraan secara umum di Jakarta menjadi salah satu solusi yang layak digunakan sebagai salah satu usaha untuk membebaskan Jakarta dari emisi berbahaya akibat polusi dari bahan bakar fosil, selain berbagai insentif yang akan diterima pemilik kendaraan listrik.

"Dengan rencana elektrifikasi transportasi 100 unit TransJakarta tahun 2021 ini, harapannya pemerintah mendorong permintaan sehingga lebih banyak lagi yang nantinya bisa memproduksi dan masyarakat yang bisa menggunakan kendaraan berbasis listrik, selain tentu insentif-insentif pajak yang diberikan kepada pemilik kendaraan berbasis listrik," kata Anies

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo
menjelaskan pihaknya dalam usaha membebaskan emisi dengan program "Jakarta Langit Biru" adalah "agen pembangunan" dari Pemprov DKI untuk melaksanakan langkah-langkah dalam mengeksekusi program tersebut.

Baca juga: DKI targetkan 2030 seluruh armada bus Transjakarta gunakan bus listrik
Baca juga: Dishub DKI minta warga ikut jaga fasilitas bus listrik selama uji coba

Karyawan mengendarai bus listrik saat uji coba di Kantor Pusat PT TransJakarta, Cawang, Jakarta, Senin (6/7/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Untuk TransJakarta, proses elektrifikasi armada tersebut sudah dimulai kurang lebih sejak 2019 dan berlanjut tahun 2020 hingga tahun ini. "Namun kami tidak dapat bekerja sendiri, butuh bantuan dari pihak lainnya termasuk untuk sertifikasi armada dari Kementerian Perhubungan serta Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi," kata Jhony.

Dalam mengeksekusi program elektrifikasi tersebut, TransJakarta juga harus mendapat dukungan pihak operator yang handal sebagai penyedia jasa angkutan listrik bagi TransJakarta yang menargetkan pada 2030 mendatang seluruh armadanya sudah beralih menggunakan listrik.

Untuk beralih ke moda listrik, pihaknya bekerjasama dengan baik bersama operator yang kami harapkan sudah betul-betul paham bahwa ke depannya prioritas TransJakarta adalah bus listrik.

"Ini yang kami promosikan terus-menerus, nanti operator yang bekerjasama dengan kami untuk melayani masyarakat akan memiliki bus listrik yang mereknya, kualitasnya dan spesifikasinya sudah kami uji. Tujuannya jelas menurunkan emisi Jakarta seminimal mungkin," kata Jhony.

Baca juga: Ini dampak Pergub DKI Jakarta terhadap mobil PHEV
Baca juga: Ada insentif pajak BBNKB untuk kendaraan listrik di DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mengisi daya ke bus listrik saat uji coba di halaman Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Infrastruktur
Dalam menciptakan langit biru di Jakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai terdapat dukungan luar biasa masyarakat atas peralihan energi dari fosil ke listrik bagi transportasi umum dan kendaraan pribadi. Namun masih ada pandangan skeptis terkait ketersediaan infrastruktur, suku cadang hingga harga jual.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, di tengah tingginya ketertarikan masyarakat yang juga sadar bahwa dengan alih energi yang bisa mengurangi polusi ini, harus ada jawaban bagaimana memecahkan permasalahan mulai dari infrastruktur, suku cadang, hingga harga jual bisa seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi," kata Ketua DTKJ Haris Muhammadun dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, DTKJ menyatakan elektrifikasi transportasi umum terutama TransJakarta sangat berperan dalam tercapainya impian membirukan langit Jakarta karena bisa menjadi pendorong untuk penggunaan mobil listrik secara masif bagi masyarakat.

Akan tetapi, menurut dia, hal itu tidak cukup kuat untuk mempercepat impian itu. Sedikitnya ada empat usaha lainnya yang bisa dilakukan untuk menciptakan emisi minimal di Jakarta.

Mulai dari disegerakannya sistem jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga jaminan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong keberlangsungan keberadaan kendaraan listrik.

Baca juga: Anies sebut mobil dinas DKI akan beralih ke listrik jika terjangkau
Baca juga: Presiden dorong DKI Jakarta beri insentif kendaraan elektrik

Penumpang turun dari bus listrik usai mengikuti uji coba di halaman Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4/2019). Pemprov DKI Jakarta bersama PT TransJakarta dan PT Bakrie & Brother Tbk menyelenggarakan uji coba bus listrik yang bertujuan untuk memastikan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi umum di Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Kemudian percepatan regulasi yang mengatur subsidi dan insentif, yang akan merangsang masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik dan meninggalkan kendaraan BBM. Selanjutnya dorongan untuk memberlakukan batasan umur kendaraan BBM yang akan menjamin kontrol emisi.

"Tentunya ini harus memerlukan kajian lebih lanjut. Tapi yang harus diingat betul ketika pemberlakuan pembayaran tunai kepada Tap Cash, ternyata itu bisa dilakukan. Harapannya untuk peralihan energi ini tidak ada yang sulit ketika kita semua berkoordinasi dan bersinergi," kata Haris.

Sektor transportasi dan kendaraan pribadi terutama yang berbahan bakar fosil, menjadi penyumbang polusi di Jakarta sehingga sejumlah kota di dunia mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), termasuk Jakarta.

Di Jakarta, langkah awal penggunaan KLBB diprioritaskan untuk sektor transportasi publik dengan rencana terdekat adalah 100 armada bus listrik akan mengaspal di jalur TransJakarta, mendukung transportasi berbasis listrik lainnya di ibu kota, yakni MRT, LRT dan KRL.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021