Bappenas ungkap syarat capai pertumbuhan ekonomi dari pandemi

Antara kesehatan dan ekonomi jadi memang dua-duanya harus berjalan seimbang, jadi pertumbuhan ekonomi dan juga penanganan COVID-19 itu harus berjalan beriringan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan beberapa syarat dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setelah terkontraksi 2,07 persen akibat COVID-19.

“Antara kesehatan dan ekonomi jadi memang dua-duanya harus berjalan seimbang, jadi pertumbuhan ekonomi dan juga penanganan COVID-19 itu harus berjalan beriringan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Suharso menyebutkan syarat utama mencapai pertumbuhan ekonomi lebih baik adalah penanganan COVID-19 yaitu dengan menurunkan penyebarannya melalui kerja sama antara berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah pusat serta daerah.

Kemudian, penanganan COVID-19 juga dilakukan melalui peningkatan jumlah test dan tracing di seluruh daerah untuk menurunkan positivity rate sekaligus mengendalikan penyebarannya.

Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan yaitu 181,5 juta penduduk dengan kebutuhan vaksin mencapai 426,8 juta dosis ditambah 15 persen cadangan turut menjadi kunci penanganan COVID-19.

Sementara itu, ia mengatakan pemulihan dari sisi ekonomi dapat dilakukan dengan implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur termasuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.

Kemudian, mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata serta mendorong investasi padat karya.

Ia menambahkan, reformasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, dan kebencanaan juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19.

Reformasi sistem kesehatan antara lain meliputi peningkatan kesehatan ibu dan anak dan gerakan masyarakat hidup sehat.

Sedangkan penguatan sistem ketahanan kebencanaan antara lain dengan memastikan ketersediaan logistik nasional, ketersediaan kajian risiko, serta sinergitas berbagai program pemberdayaan.