Satgas: PPKM mikro bisa jadi contoh negara sahabat atasi COVID-19

Diingatkan bahwa angka terkonfirmasi positif di masyarakat hingga kini masih relatif cukup tinggi, sebanyak 130.000-an.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen TNI Purn. Alexander K. Ginting mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro merupakan model bagi Indonesia dan bisa menjadi contoh oleh negara-negara sahabat dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19.

"Ini mungkin bisa disampaikan kepada negara sahabat bagaimana cara menghentikan penularan di daerah padat penduduk, baik di desa/kelurahan maupun daerah terpencil lainnya," kata dr. Alexander K. Ginting di Jakarta, Senin.

Dalam kurun waktu 4 minggu ke depan, kata dia, pemerintah akan melihat apakah kasus terkonfirmasi COVID-19 Indonesia bisa turun di bawah angka 4.000 kasus.

Ia mengingatkan bahwa angka terkonfirmasi positif di masyarakat hingga kini masih relatif cukup tinggi, sebanyak 130.000-an.

Kendati angka kematian akibat penyakit yang menyerang saluran pernapasan tersebut mulai turun, kemudian tingkat hunian tempat tidur di sejumlah rumah sakit sudah di bawah 60 persen, termasuk kamar ICU dan isolasi tidak seperti 2 bulan terakhir, dia berharap pelandaian kasus ini bisa lebih stabil lagi.

Dengan demikian, beban di hilir atau fasilitas kesehatan sudah mulai berkurang. Hal itu sejalan dengan skema pemerintah, yakni untuk mengurangi beban di hilir, pencegahan di hulu harus diatasi atau diperbaiki terlebih dahulu.

Oleh sebab itu, dia terus mengingatkan masyarakat, terutama di tingkat lingkungan keluarga, desa, kelurahan, komunitas, dan sebagainya, bahwa protokol kesehatan tetap wajib diterapkan meskipun vaksinasi sedang berlangsung.

"Pada saat bersamaan upaya tracing, testing, dan treatment harus terus dilakukan meskipun kasus mulai melandai," kata Alexander K. Ginting.

Secara umum Satgas COVID-19 pusat sejak November 2020 telah menyiapkan sekitar 8.000 tenaga pelacakan atau penelusuran kasus di lapangan.

Tenaga tersebut didik untuk melacak kasus COVID-19 dengan latar belakang pendidikan minimal Diploma III.

"Mereka ada di 10 provinsi. Saat bekerja mereka menggunakan bahasa lokal agar tidak timbul stigmatisasi," ujarnya.

Ditegaskan pula bahwa pelacakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harus terus dilakukan. Bahkan, saat ini kinerja juga makin berat dengan adanya adanya tuntutan pola mutasi varian baru virus tersebut.