IPDN bahas permasalahan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

...percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat

Sumedang (ANTARA) - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membedah berbagai permasalahan melalui kegiatan seminar secara daring dan luring terkait Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat untuk menjadi rumusan kebijakan yang memberikan manfaat dan percepatan pembangunan di provinsi itu.

"Kami harap dengan adanya seminar ini dapat merumuskan formula dan strategi yang efektif terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat," kata Rektor IPDN Hadi Prabowo melalui siaran pers, di Sumedang, Senin.

Seminar itu diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis Ke-65 IPDN dengan pembicara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan tema "Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rangka Akselerasi Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Selain Sekjen Kemendagri, turut hadir sebagai narasumber yang kompeten, yakni Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Staf Khusus Kemendagri Kastorius Sinaga, Pansus Otonomi Khusus Papua DPR RI Komarudin Watubun, anggota DPD RI Yorrys Raweyai, Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan yang diwakilkan oleh Biro Otsus Fitalis Yumte, tokoh masyarakat Papua/mantan Menteri Perhubungan RI Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, Peneliti Otonomi Khusus Papua dari Universitas Gajah Mada Dr Bambang Purwoko, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo serta Guru Besar IPDN Ermaya Suradinata dan Sadu Wasistiono.

Seminar nasional itu dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting serta dapat disaksikan secara streaming melalui Youtube Humas IPDN dengan jumlah peserta seminar mencapai 10.492 orang.

Rektor menyampaikan seminar tersebut bagian dari dedikasi untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan inovasi-inovasi yang unggul.

"Meskipun situasi dan kondisi negeri yang masih belum stabil karena pandemi COVID-19, tapi kami yakin ini tidak menjadi alasan, untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Rektor menyampaikan kegiatan itu bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam aspek pengabdian masyarakat, dan bisa mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat.

Perguruan tinggi, kata dia, sesuai kapasitasnya melakukan analisis kritis terhadap permasalahan-permasalahan strategis dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat dalam akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi perumusan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang berorientasi pada optimalisasi penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat," kata Rektor.

Pelaksanaan seminar nasional ini mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dengan diberikannya piagam penghargaan kepada IPDN atas peserta terbanyak dalam pelaksanaan webinar tentang Optimalisasi Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Mahfud MD pastikan kasus Otsus Papua berjalan penyelidikannya
Baca juga: DPR terbuka terkait revisi UU Otsus Papua