Tangani karhula, Kotawaringin Timur-Kalteng anggarkan dana Rp5 miliar

Total sebanyak Rp5 miliar. Biaya tidak terduga kita ada Rp1 miliar yang bisa untuk penanganan karhutla, nanti di APBD Perubahan juga ditambah, serta dana bagi hasil-dana reboisasi (DBH-DR) yang bisa digunakan ada Rp4 miliar

Sampit, Kalteng (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor mengatakan bahwa ada anggaran sebesar Rp5 miliar yang bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah ini.

"Total sebanyak Rp5 miliar. Biaya tidak terduga kita ada Rp1 miliar yang bisa untuk penanganan karhutla, nanti di APBD Perubahan juga ditambah, serta dana bagi hasil - dana reboisasi (DBH-DR) yang bisa digunakan ada Rp4 miliar. Insya Allah anggaran kita itu akan cukup," katanya di Sampit, Senin.

Ia mengatakan ancaman karhutla tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah, selain penanganan pandemi COVID-19 yang juga masih menjadi prioritas.

"Antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan harus selalu dilakukan karena bencana ini rawan terjadi setiap musim kemarau," katanya.

Menurut dia Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk salah satu daerah paling rawan karhutka di Kalimantan Tengah. Luasnya sebaran tanah gambut di daerah ini membuat potensi kebakaran lahan sangat tinggi.

Saat kemarau, katanya, tanah gambut sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api terus membakar ke dalam tanah meski di permukaan tanah sudah padam. Apalagi jika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau maka rawan akan meluas.

Untuk itulah, menurut dia, pencegahan dini akan dioptimalkan dan sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan akan ditingkatkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak kebakaran lahan dan kabut asap yang akan merugikan semua pihak.

Ia mengatakan bahwa rencana pengadaan alat berat akan dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk membantu masyarakat, khususnya petani untuk mengolah lahan pertanian sehingga tidak ada lagi yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.

Menurut dia hal itu adalah solusi yang diberikan pemerintahan yang dipimpinnya untuk membantu petani, sekaligus mencegah karhutla.

Selain agar tidak ada lagi petani yang membakar lahan, langkah ini juga agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dimanfaatkan. Petani diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena konsekuensinya berhadapan dengan aparat penegak hukum karena melanggar undang-undang.

"Mudah-mudahan bisa dimulai di APBD Perubahan 2021 dan dilanjutkan pada 2022. Tahun ini kita upayakan lima unit dulu. Untuk kecamatannya belum kita tentukan karena melihat di mana yang lebih mendesak. Saya merencanakan itu nanti dikelola oleh Balai Penyuluh Pertanian," katanya.

Selain untuk membantu bidang pertanian, alat berat yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan itu nantinya juga bermanfaat untuk merawat jalan, khususnya di pelosok sehingga tetap fungsional meski belum diaspal, demikian Halikinnor.