Satgas: COVID-19 melandai di tujuh provinsi yang terapkan PPKM

Pemerintah diingatkan harus terus sediakan logistik terkait dengan kebutuhan PPKM skala mikro.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen TNI (Purnawirawan) Alexander K. Ginting mengatakan kasus COVID-19 di tujuh provinsi yang menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai melandai.

"Secara merata di tujuh provinsi Jawa dan Bali itu sudah mulai melandai," kata dr. Alexander K. Ginting saat diskusi daring dengan tema update RSDC Wisma Atlet: Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro terhadap Penanganan Kesehatan yang dipantau di Jakarta, Senin.

Mulai melandainya kasus penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali tersebut dipengaruhi oleh keberadaan posko di tingkat desa yang melakukan pengawasan serta pendampingan yang disertai bantuan babinsa dan bhabinkamtibmas.

Dengan metode tersebut, menurut dia, kinerja tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan Satgas Pusat lebih terbantu karena dukungan aparat posko desa, terutama dalam hal penelusuran kontak dan pengelolaan zona isolasi.

Namun, Alexander K. Ginting mengingatkan pemerintah harus terus menyediakan logistik terkait dengan kebutuhan PPKM skala mikro. Hal itu meliputi ketersediaan tes cepat antigen dan lain sebagainya.

"Jika hasilnya positif, harus dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan PCR," ujarnya.

Oleh sebab itu, ketersediaan logistik perlu terus dijaga agar tim pelacakan di lapangan tidak terkendala dalam menangani pandemi COVID-19 di tingkat mikro.

"Jadi, perlu diingat logistik ini penting sekali, rapid test antigen maupun PCR harus dipenuhi oleh Pemerintah," katanya.

Perlu diingat, lanjut dia, masyarakat yang diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 akan menjalani masa karantina yang tergolong menyenangkan sebab dilakukan di tingkat desa. Selain itu, para petugas yang bekerja juga menggunakan bahasa lokal sehingga lebih memudahkan komunikasi dengan masyarakat setempat.

"Penggunaan bahasa lokal ini bertujuan agar pelacakan yang dilakukan tidak menimbulkan stigmasisasi," katanya.

Penurunan kasus COVID-19 tersebut dapat dilihat dari melandainya pasien COVID-19 di rumah sakit, kasus kematian yang juga terus menurun, dan kasus kesembuhan yang meningkat.