Utang Luar Negeri RI Januari naik 2,6 persen, capai 420,7 miliar dolar

Sementara itu posisi surat utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun ...

JAKARTA (ANTARA) - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS yang terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,1 miliar dolar AS.

“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

ULN pemerintah bulan Januari 2021, lanjut Erwin, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy).

“Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Sementara itu posisi surat utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi COVID-19 secara global,” jelasnya.

Baca juga: Stafsus Menkeu sebut RI punya kemampuan bayar utang

Selain itu perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

Erwin memaparkan ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Belanja tersebut terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0 persen).

Kemudian ULN swasta turut tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya, pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy).

“Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN Lembaga Keuangan (LK) yang lebih dalam. Pada akhir Januari 2021 ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3 persen (yoy),” kata Erwin.

Baca juga: BI catat utang luar negeri RI capai 417,5 miliar dolar AS

Selain itu, ungkap dia, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Erwin juga menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Baca juga: Ekonomi sepekan, bunga acuan BI turun hingga anggaran PEN 2021

“Struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen. Selain itu, juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN,” ujarnya.

Adapun dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN dan didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca juga: Utang luar negeri RI capai 413,4 miliar dolar AS per Oktober 2020