Sulsel terapkan pelayanan satu atap pekerja migran Indonesia

Makassar (ANTARA) - Pemprov Sulawesi Selatan menerapkan pelayanan satu atap bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai upaya mempermudah proses pemberangkatan mereka ke negara tujuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Parepare Sabtu mengatakan kehadiran Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI di Parepare sekaligus mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.

"Ketika yang mengurus (PMI) harus mengurus ke tujuh tempat (instansi), rumit prosesnya. Sekarang sudah terpadu satu atap. Sudah terintegrasi," jelasnya usai peresmian LTSA-PMI di Parepare.

LTSA PMI ini juga fokus dalam pelayanan kartu kuning, penerbitan kartu kerja luar negeri, verifikasi kartu ID calon PMI yang keluar negeri, BPJS, Disdukcapil untuk verifikasi dokumen dasar seperti KK dan KTP, imigrasi.

Dengan demikian, semakin memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.

Andi Sudirman berharap, dengan hadirnya LTSA-PMI ini bisa menjadikan PMI sebagai tenaga kerja yang legal.

Andi Sudirman pun bercerita pengalamannya bekerja sebagai profesional di luar negeri.

Ia juga berharap pihak perusahaan maupun pemerintah bisa bersama-sama melakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja.

"Yang paling penting dalam bekerja, trust (kepercayaan), menjaga komitmen yang terdepan," pesannya.

Ia pun mengaku, jika jangan melihat sesuatu hal dari bentuk gedungnya. Namun bagaimana menjaga pelayanan dengan keramahan yang baik.

"Kami berharap ke depan dapat mendorong sistem green economy yang berkelanjutan, sistem untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial dengan kearifan lokal, dan tetap bisa diwariskan," jelasnya.

Sementara, Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengaku senang atas hadirnya LTSA-PMI di Kota Parepare.

Ia yakin Parepare bisa menjadi wajah terdepan di Sulsel.

"Kami sangat berkomitmen kuat dan bangga. Dengan LTSA-PMI, pengurusan bisa ditekan agar semua sesuai prosedur. Apalagi disupport dengan kehadiran Bapak Plt Gubernur," katanya.

Pada kesempatan itu pula, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Suhartono mengatakan, persoalan TKI perlu ditangani sekitar 16 instansi.

Ia menuturkan, bahwa perlunya memberdayakan dan melatih peningkatan kompetensi bagi pencari kerja.

"Bukan hanya koordinasi, perlu berkolaborasi. Pemerintah harus bisa memberikan ruang informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja," ujarnya.

"Harus memperlihatkan sejauh mana negara hadir untuk memberikan akses lowongan kerja. Ini jadi tugas bersama," sambungnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang menambahkan, salah satu wilayah penyumbang terbesar tenaga kerja di luar negeri adalah dari Sulsel. Apalagi di Parepare ada pintu keluar masuk pelabuhan.