Apindo: Pemerintah perlu tingkatkan kapasitas pelaku usaha lokal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai pemerintah perlu memberikan dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal guna menangkap peluang investasi di sektor inovasi dan teknologi.

Faktor sumber daya manusia (SDM) ditengarai menjadi salah satu kendala Tesla Inc gagal masuk Indonesia, selain tentunya soal iklim perpajakan yang belum kondusif.

"Ini langkah yang paling sulit untuk matchmaking dengan pelaku lokal, karena investor global punya kriteria masing-masing. Perlu dukungan pembinaan dari pemerintah, jika kerja sama ini dilakukan dan pemerintah memfasilitasi dengan insentif, kami yakin kerja sama investor global dan nasional bisa terjadi dengan lebih mudah dan cepat," ujar Shinta melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Terkait investasi sendiri, Shinta menilai sejatinya banyak peluang investasi yang belum optimal ditangkap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Padahal menurut Shinta, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah memberikan ruang akselerasi investasi yang cukup luas.

Ia juga menilai perlu peningkatan soal kepastian memperoleh insentif maupun stimulus buat calon-calon investor yang bakal masuk Indonesia, terlebih untuk investasi-investasi yang memiliki efek berganda atau multiplier effect.

"Ini yang perlu dipastikan, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kepastian, kalau perlu diawasi betul agar insentif fiskal maupun non fiskal bisa diberikan kepada investor global yang menciptakan inklusivitas bisnis maupun mengembangkan supply chain," kata Shinta.

Direktur Deregulasi BKPM Yuliot menyambut baik berbagai masukan dari seluruh pihak yang perhatian terhadap iklim investasi dalam negeri.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera merespon arahan Presiden dengan menyiapkan insentif selain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kami akan usulkan insentif bagi perusahaan yang melakukan kemitraan dengan pelaku lokal," ujar Yuliot.

Adapun dalam Perpres 10/2021, sudah ditentukan bahwa para investor yang mengucurkan modal ke dalam negeri berhak atas insentif berupa tax holiday, tax allowance, investment allowance, sampai bebas bea masuk untuk impor mesin dan peralatan untuk pembangunan pabrik di Indonesia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mendesak BKPM untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden menginginkan BKPM agar lebih jeli melihat peluang investasi. Sebab menurut Jokowi banyak peluang investasi yang sangat terbuka yang dapat memberikan efek terhadap aspek ekonomi lainnya seperti pembukaan lapangan pekerjaan sampai berpotensi mengerek kesejahteraan masyarakat.

Presiden juga mengatakan, pemerintah turut membuka lebar kesempatan investasi di sektor inovasi dan teknologi. Ini diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan investasi nasional, melainkan juga kapabilitas nasional di bidang inovasi dan teknologi serta dapat membantu mempercepat proses transfer pengetahuan and teknologi. Secara khusus Presiden mengimbau agar investasi di bidang ini dapat ditangkap peluangnya untuk kemudian dilakukan kerja sama dengan pelaku usaha lokal.