Padang (ANTARA News) - Masih maraknya pungutan liar (pungli) dialami para supir dan pengusaha angkutan umum dinilai disebabkan penegakan hukum belum konsisten. "Penegakan hukum harus konsisten, kalau tidak itu yang terjadi (tetap maraknya pungli, red)," kata anggota kehormatan luar biasa, DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), Sri Sultan Hamengkubuwono X di Padang, Selasa. Sri Sultan yang juga Gubernur DI Jogyakarta itu hadir di Padang antara lain menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organda ke IV. Hal itu disebutkan Sri Sultan, saat ditanya penyebab masih maraknya pungli terhadap angkutan umum, meski telah dilakukan operasi "premanisme" besar-besaran oleh Polri beberapa waktu lalu. Menurut dia, pungli dalam aksi premanisme hanya hanya itu persoalan kita dalam pengelolaan angkutan umum. "Itu hanya salah satu persoalan," katanya. Masalahnya, sekarang sejauh mana institusi hukum bisa berfungsi, asalnya kan disitu, tambah Sri Sultan. Soal perangkat dan alat hukumnya memang sudah ada, tapi masalahnya pada sikap konsistensi, itu harus dilakukan, tegasnya. Seharusnya, kata Sri Sultan makin lama republik ini merdeka maka manajemen pemerintahan ini semakin baik, bukan sebaliknya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Organda, Murphy Hutagalung menilai, operasi pemberantasan "premanisme" oleh Polri dari tingkat pusat hingga kedaerah-daerah belum menghentikan aksi pungli terhadap angkutan umum, baik oleh preman tatto-an maupun oknum aparat sendiri. "Operasi preman itu, belum terlihat hasilnya, buktinya pungli masih terus berjalan," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009