Biden: Warga AS akan diutamakan mendapat vaksin

Washington (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat akan pertama kali memberikan vaksin COVID-19 kepada penduduk AS, tapi kelebihannya akan dibagikan ke dunia, kata Presiden Joe Biden pada Rabu (10/3) setelah sebelumnya mengumumkan rencana untuk mendapatkan tambahan 100 juta dosis.

"Kami akan memulai dan memastikan warga Amerika diurus terlebih dahulu, tapi kami kemudian akan mencoba membantu seluruh dunia," kata Biden kepada wartawan menyusul pengumuman sebelumnya untuk mengamankan lebih banyak vaksin dengan kepala eksekutif dari Johnson & Johnson dan Merck.

"Jika kami memiliki surplus, kami akan membagikan kelebihan itu ke seluruh dunia," kata Biden, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menyediakan empat miliar dolar (Rp57,3 triliun) kepada inisiatif global COVAX untuk mendistribusikan vaksin di negara-negara berkembang.

Presiden asal Partai Demokrat itu mengatakan bahwa jelaslah pandemi tidak akan berakhir sampai pandemi ini berakhir di mana-mana.

"Kita pada akhirnya tidak akan aman, sampai dunia aman," katanya.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Biden sangat fokus pada perluasan vaksinasi global, tapi pemerintah AS mendorong untuk terlebih dahulu memastikan dosis yang cukup bagi orang-orang di Amerika Serikat yang ingin mendapatkan vaksin.

Dia mengatakan Biden sedang mendiskusikan kebutuhan untuk memastikan vaksin sampai ke negara berkembang dengan mitra-mitranya, tetapi tidak memberikan keterangan rinci.

Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang lebih kaya pada Rabu memblokir dorongan oleh lebih dari 80 negara berkembang untuk mencabut hak paten --agar produksi vaksin COVID-19 bisa ditingkatkan bagi negara-negara miskin.

Afrika Selatan dan India memimpin dorongan bahwa aturan perjanjian dagang WTO mengenai kekayaan intelektual diabaikan sementara, sebuah langkah yang dapat memungkinkan produsen generik atau lainnya untuk membuat lebih banyak vaksin.

Negara-negara Barat berpendapat bahwa melindungi hak kekayaan intelektual mendorong penelitian dan inovasi, dan menangguhkan hak tersebut tidak akan mengakibatkan lonjakan pasokan vaksin secara tiba-tiba.

Sumber: Reuters