Menjelang dibukanya kembali dunia pariwisata Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Nyaris setahun terakhir pariwisata tanah air lumpuh terhantam keras badai pandemi. Pariwisata berubah menjadi sektor berkinerja memprihatinkan dari semula yang diharapkan menjadi lokomotif perekonomian nasional.

Hal itu menjadi sebuah kewajaran mengingat pariwisata adalah tentang pergerakan orang sehingga ketika mobilitas dibatasi demi menjaga laju pandemi maka sektor itu pun menjadi tumbang.

Namun seiring dengan beragam jurus jitu untuk menangani pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan, titik terang mulai terlihat.

Pemerintah salah satunya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak mencari solusi agar sektor pariwisata segera bangkit.

Dengan menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dipastikan cara-cara terbaik untuk dapat berwisata tetap aman.

Polri sendiri menyambut baik dan mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam bidang pariwisata. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian bangsa termasuk dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan dari 10,41 juta (2015), naik menjadi 12,01 juta (2016), 14,04 juta (2017), dan 15,81 juta (2018).

Untuk itu, Polri telah menyatakan dukungannya bagi upaya pembukaan kembali objek-objek pariwisata di tanah air, khususnya di sejumlag Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di tengah masa pandemi COVID-19, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

“Pariwisata menggeliat, ekonomi bangkit. Tapi jangan lupa, patuhi protokol kesehatan,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karo Telemedia Brigjen Pol. Muharrom Riyadi pada sebuah webinar yang diselenggarakan di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (10/3) siang.

Sejumlah pemangku kepentingan pun berkumpul membahas “Geliat Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Tengah Pandemi” termasuk Haryadi Sukamdani (Ketua Umum APINDO), Sonny Harry B. Harmadi (Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19), Dr. Ir. Hari Santoso Sungkar (Deputi Bidang Pengembangan Destinas dan Infrastruktur Kemenparekraf); dan Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K. (Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri).

Tergantung Vaksinasi

Pandemi COVID-19 memang tak ada yang tahu kapan akan berakhir. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani yang mengemukakan, pandemi COVID-19 dalam setahun terakhir telah memporak-porandakan sektor pariwisata di tanah air.

Pada April 2020, jumlah wisman anjlok 87,44 persen dari tahun sebelumnya. Sementara tingkat hunian kamar di bawah 12,67 persen, restoran sebagian besar tutup, dan destinasi pariwisata ditutup sementara.

Tumpuan pemulihan pariwisata adalah pemulihan bertahap dari wisawatan nusantara (wisnus) dan wisman dan pembukaan Bali sebagai brand pariwisata dunia dengan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat.

Namun demikian Ketua Umum APINDO itu melihat potensi besar kebangkitan sektor pariwisata di tahun 2021, dimana para pihak yang semula menahan “spending” di 2020 akan membelanjakannya di 2021 dalam kondisi penanganan pandemi yang diiringi dengan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat.

Karena itu, menurut Haryadi Sukamdani faktor yang menjadi “game changer” bagi kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia, adalah keberhasilan vaksinasi massal COVID-19.

Ia pun meyakini jika vaksinasi sukses maka pemulihan pariwisatanya akan lebih cepat, demikian pula sebaliknya.

Sementara Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Santoso Sungkar, menambahkan adanya tren perubahan pola tujuan pariwisata akibat pandemi COVID-19.

Menurut Hari saat ini ada kecenderungan pariwisata udara terbuka lebih disukai wisatawan. Oleh karena itu, ia kemudian menyampaikan pemerintah berupaya melakukan inovasi untuk beradaptasi dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi COVID-19.

Langkah Strategis
Pemerintah melalui Kemenparekraf pun kemudoan menerapkan enam langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Strategi pertama terkait program stimulus hibah pariwisata.

Pada tahun 2020, Kemenparekraf/Baparekraf memberikan stimulus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp3,3 triliun dengan angka realisasi sebesar 69,63 persen. Dari dana tersebut, 30 persen untuk Pemda dan 70 persen untuk pengusaha hotel dan restoran.

Untuk program stimulus yang akan dikeluarkan tahun ini masih dalam tahap pembahasan, dan kami akan memberikan update berapa jumlahnya dan juga dari segi waktu kapan akan bisa direalisasikan. Pastinya stimulus tahun ini bertujuan agar para pelaku di sektor parekraf bisa terselamatkan, karena ada sebanyak 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Kedua, penerapan “free covid corridor” atau yang saat ini disebut “travel corridor arrangement” yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Karena dalam membuka perbatasan ini harus benar-benar memperhatikan aspek kesehatan sebagai prioritas.

Ketiga, pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, Menparekraf telah meninjau KEK Likupang, Sulawesi Utara.

Kawasan tahap I KEK Likupang yang berada di lahan seluas 92,89 hektare dengan nilai investasi sudah hampir Rp1 triliun. Mencakup resort, utilitas, area komersial, danau, juga ruang terbuka hijau. Total nilai investasi diperkirakan menarik investasi Rp5 triliun hingga tahun 2040.

KEK ini sasarannya adalah untuk menggerakkan ekonomi berbasis insentif kebijakan-kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, keempat Kemenparekraf akan memfasilitasi “on boarding” program digitalisasi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Tahun 2020 “on boarding” program ini mencapai 4 juta peserta. Sedangkan, pada tahun 2021, Menparekraf ingin program ini bisa mencapai 10 – 15 juta pelaku parekraf.

“On boarding” program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi, tidak hanya “scale up” SDM saja, tapi juga mendorong SDM parekraf bisa menghasilkan produk yang berkualitas.

Kemudian, kelima pengembangan Desa Wisata, yang merupakan bagian dari pada pilar terpenting dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Karena, Menparekraf tidak ingin pariwisata ini menjadi eksklusif, melainkan inklusif.

Sesuai RPJMN 2020 – 2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Dari 224 desa wisata, sebanyak 150 desa wisata berada di 5 Destinasi Super Prioritas dan akan diperluas.

Program ini harus mencakup desa wisata di setiap destinasi super prioritas. Dan diharapkan desa wisata ini akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja. Dan tentunya, pengembangan desa wisata menekankan aspek berkelanjutan.

Terakhir, keenam vaksinasi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, yang saat ini masih berjalan. Program vaksinasi ini nantinya akan diperluas di berbagai destinasi di Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Selain, Provinsi Bali, wilayah Jabodetabek juga mendapat prioritas penerima vaksin.

Vaksinasi memang akan mengubah peta pandemi menjadi semakin surut jika kemudian berhasil namun protokol kesehatan tetap harus dijaga baik.

Pada akhirnya kemudian, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B. Harmadi mengemukakan, industri pariwisata telah dipersiapkan untuk menerima kunjungan wisatawan.

Namun perlu dukungan masyarakat dengan tetap perubahan perilaku sesuai 3M untuk wisata lebih aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan kembali protokol kesehatan di tempat wisata, di antaranya membentuk satgas pada setiap lokasi wisata; menyiapkan ruang isolasi sementara; memahami prosedur penolongan pertama; memastikan penerapatan protokol kesehatan 3M.

Lalu pengelola menyiapkan wastafel dan sabun cuci tangan; memasang poster/stiker pengingat 3M; menjaga kebersihan tempat wisata; dan memastikan penerapan CHSE (cleanless, health, safety, and enviromental suistainability) di tempat wisata.

Menjadi sebuah kabar baik ketika sejumlah instansi, termasuk TNI, Polri, Pemda, bersinergi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata demi kembali lajunya sektor yang selama ini menaungi lebih dari 30 juta tenaga kerja di seluruh pelosok Tanah Air.