Anggota DPRD DKI: BST sudah bagus tetapi tetap harus ada perbaikan

masih ada aduan-aduan belum masuknya BST ke rekening karena telat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani menilai penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sejauh ini sudah bagus tetapi tetap harus ada perbaikan dan peningkatan.

Rany yang komisinya menaungi bidang kesejahteraan masyarakat (kesra) menjelaskan BST jauh lebih lentur ketimbang bantuan sosial sembako sehingga terobosan tersebut patut mendapat apresiasi.

"Hanya saja masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya mulai dari aduan-aduan belum masuknya BST ke rekening karena telat, pemotongan dana BST oleh pihak RT/RW, hingga penggunaannya yang belum tepat sasaran, menjadi catatan yang harus jadi evaluasi dalam penyaluran BST selanjutnya," kata Rany dalam acara Balkoters Talk bertajuk "Efektivitas BST dalam menunjang Kesejahteraan Masyarakat Kala Pandemi" yang digagas Koordinatoriat Wartawan Balai Kota-DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Sebaiknya, lanjut Rany, harus ada investigasi permasalahan sebenarnya di lapangan kemudian dilakukan evaluasi agar ada perbaikan ke depannya dengan menyertakan semua unsur yang terlibat mulai dari Dinas Sosial, Bank DKI sebagai operator BST, hingga RT/RW.

Politisi Gerindra ini menyampaikan untuk Dinas Sosial, perbaikan yang harus dilakukan utamanya adalah melakukan investigasi atas laporan masyarakat terhadap BST, dan melakukan pengawasan agar penggunaan dana BST di masyarakat tepat sasaran.

Dalam hal pendataan, lanjut Rany, Dinas Sosial harus bisa menggandeng RT/RW di wilayah, mengingat merekalah yang paling mengerti warganya yang membutuhkan bantuan sosial, sekaligus bisa menjadi media pengawasan, jikapun ada yang melenceng dari petugas RT/RW itu sendiri.

Sementara operator (Bank DKI), tambah dia, harus memperbaiki dalam peningkatan pelayanan untuk penyalurannya sampai sosialisasi serta mengedukasi warga agar penggunaan BST ini tepat sasaran untuk menunjang hidupnya.

"Jadi memang harus ada sinergi dalam BST ini, Dinsos terutama soal pendataan, tapi juga yang lainnya harus bisa seimbang penyaluran dengan sosialisasi supaya mengedukasi warga juga perihal BST ini mulai penyaluran hingga penggunaannya," ucap Rany.

Pemadanan Data
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan pelaksanaan BST yang merupakan tanggung jawab perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di DKI yang terkena dampak pandemi COVID-19 sesuai Perda Nomor 2/2020 tentang Penanggulangan COVID-19, memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi.

"Mulai dari cara penyaluran sampai pendataan. Bahkan dalam pendataan, kami juga menggunakan rambu-rambu lain seperti Surat Edaran dari KPK RI tentang bagaimana penggunaan data dalam pelaksanaan BST ini," ucap Premi.

Menurut Premi, untuk masalah telatnya BST tahap dua yang harusnya cair pada Februari, dikarenakan adanya pemadanan data karena dalam tahap pertama BST terdapat permasalahan termasuk ada penerima manfaat yang belum masuk ke dalam sistem data di Dinas Sosial.

"Karenanya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, perlu ada sinergisitas untuk masalah BST ini dengan berbagai pihak, termasuk sinergisitas antar pemerintah pusat dan daerah termasuk waktu penyalurannya," kata Premi.

Bahkan, tambah Premi, DKI juga bisa mengakomodir warga yang tidak ber-KTP DKI untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai, dengan mempertimbangkan berhak atau tidaknya penerima manfaat tersebut dengan pertama diusulkan pada RT/RW.

"Jika memang yang bersangkutan memang berhak mendapatkan, maka Dinas Sosial akan melakukan pemadanan data dengan Dinas Dukcapil. Jika memang dinyatakan orang tersebut datanya memang benar valid dan sesuai dengan data base kependudukan maka dia akan berhak mendapatkan BST," tutur Premi menambahkan.