DPRD Riau minta dilibatkan dalam tim transisi Blok Rokan

Untuk menghilangkan rasa kecurigaan dalam hati, kami mohon dilibatkan dalam tim transisi ini.

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman menginginkan lembaga legislatif daerah masuk dalam tim transisi yang dibentuk Pemerintah Pusat dalam proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan.

"Untuk menghilangkan rasa kecurigaan
dalam hati, kami mohon dilibatkan dalam tim transisi ini," kata Yulisman di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan baik DPRD Riau maupun Pemprov Riau punya peran penting guna menjaga masa transisi bisa berlangsung mulus dan lancar. Karena itu, sudah selayaknya DPRD juga ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tim transisi.

"Menurut kami tim transisi penting. Kami tidak ingin hanya mendengar keputusan yang dibacakan pada saat alih kelola di Agustus 2021 nanti," katanya.

Pada Selasa (9/3) Tim Panitia Kerja Minyak dan Gas Bumi (Panja Migas) Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat di Kota Pekanbaru, untuk meninjau kesiapan peralihan Blok Rokan di Provinsi Riau.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa aspirasi dari pemerintah daerah telah disampaikan ke Panja Migas Komisi VII DPR RI.

"Kesimpulannya, Panja Migas akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Pemda ini. Karena itu kami bersyukur, terimakasih bahwa Panja Komisi VII DPR RI sangat konsen terhadap alih kelola Blok Rokan ini," katanya.

Ia mengatakan ada sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, di antaranya mencakup hak saham partisipasi (Participating Interest/PI) 10 persen untuk daerah dalam pengelolaan Blok Rokan. Kemudian kerja sama secara B-to-B (Business to Business), penyelesaian persoalan tanah tercemar minyak, dan aset.

"Panja juga akan langsung meninjau lokasi-lokasi Blok Rokan ini. Karena ini merupakan komitmen komisi VII dalam rangka membantu Pemprov Riau demi kepentingan masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia," kata Gubri.

Alih kelola Blok Rokan ke PT Pertamina secara resmi akan dimulai pada Agustus 2021 mendatang. Pengelolaan ladang minyak yang sekarang masih berada di bawah kendali PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), akan diteruskan oleh PT Pertamina melalui anak perusahaannya, yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)

Ketua Tim Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin menyetujui Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau dilibatkan dalam tim transisi peralihan Blok Rokan.

Ia berharap dengan beralih kelolanya Blok Rokan ke PT PHR bisa memberikan dampak dan manfaat yang besar kepada masyarakat di Riau.

"Kepada masyarakat Riau kami mendukung sepenuhnya Blok Rokan dikelola oleh PT PHR dan kami berharap agar manfaatnya bisa diperoleh sebesar-besarnya oleh masyarakat Riau," kata Alex Noerdin.