Tingkatkan kualitas SDM logistik, pemerintah optimis ekonomi membaik

Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional mulai dari tingkat operasional maupun sampai tingkat manajerial sebagai salah satu kunci utama dalam pergerakan perbaikan logistik nasional kita

JAKARTA (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut bahwa pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada 2021 ini melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) di bidang logistik dan supply chain.

“Target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 4,5 persen sampai 5,3 persen. Kita optimis bahwa akan ada percepatan pemulihan ekonomi. Sebab, ada juga sektor yang mengalami blessing, misalnya logistik dengan kemajuan e-commerce di masa pandemi ini. Untuk itu, kita harus mengantisipasi sumber daya manusia (SDM), termasuk di bidang logistik,” katanya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupasi Bidang Logistik dan Supply Chain di Jakarta, Selasa.

Target tersebut memang terdengar agak ambisius, lanjut Susiwijono, tetapi pemerintah tetap optimistis karena banyak sekali sektor makro dan sektoral yang menggambarkan akan ada pemulihan ekonomi.

Peningkatan kualitas SDM pun menjadi target pemerintah karena kompetensi menjadi komponen paling penting dalam kemajuan logistik dan supply chain.

“Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional mulai dari tingkat operasional maupun sampai tingkat manajerial sebagai salah satu kunci utama dalam pergerakan perbaikan logistik nasional kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, instansi pembina dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kadin Indonesia sepakat untuk mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain yang disaksikan wakil dari asosiasi di bidang logistik maupun perwakilan pelaku logistik dari industri manufaktur.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Selain itu, juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa, harus memiliki tenaga teknis kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

“Untuk tahap pertama, baru dikembangkan sebanyak 38 okupasi dan tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan dengan okupasi lainnya yang saat ini belum terindentifikasi,” kata Sesmenko.

Mengingat okupasi di berbagai perusahaan/ industri bersifat sangat dinamis, maka diharapkan para pihak yang berkepentingan dapat mengembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan perkembangan industri dan teknologi. Sehingga pada akhirnya dapat dipetakan berbagai okupasi pada setiap simpul di dalam proses logistik dan rantai pasok dari hulu ke hilir secara komprehensif.

Baca juga: Pemerintah luncurkan peta okupasi logistik dan rantai pasok
Baca juga: Indonesia butuh SDM logistik bertaraf internasional
Baca juga: BUMN logistik ini gandeng UI kembangkan kapasitas sdm