Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat hingga awal Maret 2021, program padat karya tunai (PKT) telah menyerap 110.544 tenaga kerja.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menteri PUPR mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Diharapkan, manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pascapandemi COVID-19.

Kementerian PUPR telah mulai menggulirkan program PKT pada TA 2021 dengan alokasi anggaran Rp23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta tenaga kerja.

Tercatat, hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan dana PKT sebesar Rp1,39 triliun atau 6 persen dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang.

Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi.

Di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Kemudian, bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja.

Selanjutnya, anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.

Baca juga: Wali Kota Pekalongan: Padat karya percepat pemulihan ekonomi
Baca juga: Ekonom: Program padat karya perlu digenjot lagi, dongkrak daya beli
Baca juga: Pemkot Mataram terapkan padat karya tata 16 kelurahan rawan kumuh

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021