Pengurus DPC Partai Demokrat Kudus tetap dukung kepemimpinan AHY

Kudus (ANTARA) - Pengurus beserta seluruh kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tetap mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap jempol loyalitas, Senin.

Selain membubuhkan tanda tangan disertai cap jempol di spanduk kesepakatan sebagai bentuk loyalitas terhadap kepemimpinan AHY, para pengurus DPC dan kader Partai Demokrat itu juga berikrar setia terhadap kepemimpinan AHY.

"Dengan tegas kami tetap setia dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai yang sah," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kudus Edy Kurniawan di Kudus.

Hal itu dilakukan terkait Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang yang dianggap sebagai makar dan dinilai ilegal.

Ia mengakui jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kudus memang mendapat tawaran uang yang nilainya sangat menggiurkan dari kelompok pengguling AHY beberapa waktu lalu. Total uang yang ditawarkan Rp150 juta, sedangkan yang diserahkan tahap pertama Rp30 juta, pelunasannya ketika sampai di Deli.

Selain dirinya, ada dua kader yang mendapatkan iming-iming uang, di antaranya Wakil Ketua I DPC Demokrat Kamudin dan Wakil Sekretaris DPC Demokrat Kudus Santiko. Bahkan, uangnya langsung ditaruh di meja dan hanya suruh tanda tangan saja.

"Secara tegas saya menolak tawaran tersebut. Dari Kabupaten Kudus sendiri tidak ada yang ikut KLB Deli tersebut," ujarnya.

Penolakan atas tawaran tersebut, juga berdampak pada teror dialami para pengurus dan kader partai dengan ancaman dicopot jika tidak mendukung KLB Deli.

Ia mengakui teror tersebut dilancarkan sebelum pelaksanaan KLB Deli. Sedangkan oknum pengurus yang sempat memalsukan tanda tangan atas surat dukungan KLB, tengah diinvestigasi.

Dua anggota DPRD Kudus dari Partai Demokrat juga akan diminta membuat surat yang menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan AHY. Jika tidak setia, maka bisa diberi sanksi bahkan bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) keanggotaannya di DPRD setempat.*