KSP: Pemerintah terus pastikan perlindungan hak perempuan

kampanye positif melawan bias gender dan ketidaksetaraan

Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah terus memastikan pemajuan dan perlindungan hak perempuan sebagai upaya membangun Manusia Indonesia Tangguh untuk Indonesia maju dan Indonesia emas 2045.

Jaleswari mengajak semua pihak untuk terus menyuarakan kampanye positif melawan bias gender.

"Dalam momentum yang sangat tepat ini, mari kita bersama-sama suarakan kampanye positif melawan bias gender dan ketidaksetaraan," ujar Jaleswari bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, sebagaimana siaran pers KSP, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, saat ini hal yang paling mendesak adalah pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pemerintah menghargai inisiatif DPR dalam menyerap kegelisahan masyarakat terhadap masih tingginya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan.

UU PKS, kata dia, diperlukan untuk memberikan sanksi hukum bagi bentuk-bentuk kekerasan yang makin beragam bentuk dan eskalasinya.

"Dalam konteks ini pula, kita tidak boleh lupa, apalagi abai tentang fakta bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami kerentanan yang membutuhkan perlindungan lebih dan khusus," ujar dia.

Dia menekankan komitmen tersebut menjadi prioritas Kantor Staf Presiden dengan membentuk Gugus Tugas antar-kementerian dan lembaga guna mengawal pengesahan RUU PKS melalui harmonisasi substansi, konsultasi dengan DPR serta komunikasi publik dengan berbagai elemen masyarakat, utamanya lembaga-lembaga yang bergiat pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya, kata dia, meruntuhkan sendi bangsa karena perempuan adalah separuh dari sumberdaya manusia Indonesia.

Disamping itu, memastikan perlindungan hak perempuan merupakan fondasi Indonesia maju sejak dari perlindungan terhadap kesehatan reproduksinya, mengurangi kasus kematian ibu hamil dan ibu melahirkan, peningkatan pendidikan dan peran ekonomi yang akan meningkatkan kelentingan mereka dalam menangkal kekerasan, menguatkan ketahanan keluarga, termasuk menghapus kasus stunting.

"Stunting yang tidak segera tertangani berpotensi menjadikan anak-anak tersebut mengalami lambat tumbuh kembang dan bahkan mengalami disabilitas," kata Jaleswari.

Lebih jauh dia menyampaikan pemerintah terus berkomitmen kuat menanggulangi kasus stunting serta kerentanan anak perempuan disamping berkonsentrasi penuh pada penanganan pandemi COVID-19.

Penanggulangan stunting merupakan langkah awal mencetak generasi tangguh bagi Indonesia maju yang cerdas, berahlak mulia, berdaya juang dan berdaya saing tinggi serta responsif terhadap tantangan revolusi industri 4.0.

Pemerintah juga memberikan apresiasi tinggi terhadap ketangguhan perempuan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan memastikan agar bantuan sosial tepat sasaran dalam mengurangi beban berlipat perempuan, termasuk memastikan efektivitas pembelajaran daring serta terpenuhinya ekonomi keluarga di masa sulit.

Penghargaan juga diberikan pada para tokoh perempuan, terutama di berbagai komunitas dengan saling menguatkan kelangsungan hidup serta mencegah meningkatnya penularan COVID-19.

Demikian pula ketangguhan dan kemandirian perempuan dalam penanggulangan bencana sehingga mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi lingkungan hidup dan kehidupan sosial.

"Pemajuan hak perempuan terhadap akses dan partisipasi publik juga menjadi prioritas Bapak Presiden dengan mengamanatkan jabatan-jabatan strategis di kabinet seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Lingkungan Hidup, Dirut Pertamina serta jabatan lainnya," ujarnya.

Dia menegaskan komitmen Presiden menciptakan lingkungan pendukung (enabling environment) telah meningkatkan mobilitas vertical perempuan. Kini semakin banyak perempuan maju sebagai rektor perguruan tinggi, direktur jenderal, kepala daerah, camat dan lurah yang secara signifikan memecahkan atap kaca yang menciptakan kesenjangan gender (gender glass ceiling).