AMPB berharap konflik Partai Demokrat dapat diselesaikan

Itu urusan internal partai, semoga bisa segera diselesaikan secara internal

Jakarta (ANTARA) - Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) mengharapkan konflik Partai Demokrat dapat diselesaikan secara internal dengan baik.

"Masalah Partai Demokrat adalah dinamika politik yang biasa. Itu urusan internal partai, semoga bisa segera diselesaikan secara internal," kata Ketua Umum AMPB Fauzan Rachmansyah dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, menanggapi konflik Partai Demokrat.

Menurut Fauzan dalam sebuah konflik partai politik, sangat sulit mencari siapa yang salah dan benar, karena semua memiliki pendapat masing-masing.

Namun, lanjut dia, untuk meredam dinamika politik di tubuh partai diperlukan sosok pemimpin yang mampu menjadi contoh dan teladan para kadernya.

"Kalau di Partai Berkarya Ketua Umum kami Bapak Muchdi Purwopranjono turun langsung ke daerah-daerah dan memberi contoh serta teladan dalam kepemimpinan di DPP, dan selalu menekankan kepentingan masyarakat dan negara harus di atas kepentingan golongan," ujar Fauzan.

Meski demikian, Fauzan tetap prihatin dengan apa yang terjadi di Partai Demokrat.

Dia berharap konflik bisa cepat teratasi dengan baik, sehingga tidak mengganggu dinamika politik nasional.

Untuk menyelesaikan konflik, Partai Demokrat bisa mencontoh Partai Berkarya, yang tidak meluas konfliknya sehingga berdampak kepada masyarakat.

"Semoga tidak ada konflik yang parah seperti dicontohkan seluruh kader Partai Berkarya, karena kita hidup di alam demokrasi, hanya masalah beda pendapat sedikit saja hal biasa, dan jangan sampai berdampak menyusahkan masyarakat, kembalikan semua kepada konstitusi," katanya pula.

Sebelumnya, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. Sebagai pengganti mereka menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.
Baca juga: DPC Demokrat Surabaya tetap setia ke AHY, anggap KLB tak sah
Baca juga: AHY sebut KLB jadi ujian bagi masa depan demokrasi