Kepala BMKG minta kebijakan khusus sarpras evakuasi tsunami di Destana

jangan sampai kebijakannya belum ditetapkan, tapi tsunaminya sudah terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati meminta kebijakan khusus untuk sarana dan prasarana evakuasi di kawasan Destana (Desa Tangguh Bencana) yang dicanangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dwi menyebut fakta lapangan di beberapa Destana yang didapatinya saat melakukan ekspedisi dari ujung ke ujung Pulau Jawa, misalnya, tidak terdapat jalur evakuasi untuk bencana tsunami serta terhalang oleh sungai-sungai.

“Kami mohon ada kebijakan khusus di era pandemi ini, mohon upaya mitigasi bencana juga cepat diprioritaskan. Kita ingin selamat dari pandemi tapi juga tidak mau tersapu tsunami,” ujar Dwi dalam acara Rakornas PB BNPB secara daring di Jakarta, Jumat.

Dwi mengingatkan agar kebijakan tersebut cepat dilaksanakan, sebelum terjadinya tsunami. Sebab pengamatan BMKG terkini menunjukkan kejadian lompatan gempa bumi yang memicu bencana itu.

Sementara, Dwi menilai masyarakat yang bermukim di Destana, terutama di wilayah pesisir yang telah ditetapkan BNPB , telah siap menghadapi bencana.

Namun kekurangannya masih pada pengadaan sarana dan prasarana evakuasi saat prediksi tsunami terjadi.

Di lokasi Destana, masyarakat tidak memiliki fasilitas evakuasi diri yang memadai. Selain itu, jalur yang seharusnya dimanfaatkan untuk evakuasi masih terhalang oleh sungai-sungai, yang juga bisa terjadi tsunami di sana.

Sementara di beberapa daerah yang pernah dikunjungi Dwi seperti Kabupaten Trenggalek, Pacitan dan Banyuwangi, dia menemukan penduduk di level desa sudah paham bencana dan sudah tidak tabu membicarakan gempa dan tsunami.

“Jangan sampai kebijakannya belum ditetapkan, tapi tsunaminya sudah terjadi. Masyarakatnya meskipun dengan Destana sudah siap, tapi enggak bisa menyeberangi sungai,” kata dia.

Rakornas PB BNPB 2021 pada hari ketiga mengusung materi “Hidrometeorologi Basah dan Kering, Perspektif Kebijakan dan Implementasi”.

Selain Menko Polhukam Mahfud MD, hadir sebagai pemberi arahan kebijakan adalah Menteri PUPR, perwakilan Menteri KLHK, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan Menteri ATR/BPN pada sesi pertama.

Selanjutnya, untuk sesi kedua diisi oleh Kepala BMKG, Gubernur Provinsi Riau, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Sumedang, dan Asops Panglima TNI.

Kegiatan itu dihadiri oleh peserta secara langsung maupun melalui media daring dari pemerintah daerah seluruh Indonesia, BPBD seluruh Indonesia, relawan, akademisi, media massa dan unsur komponen kementerian/lembaga serta TNI dan Polri.