Pupuk Indonesia gandeng Bareskrim Polri awasi distribusi pupuk

...kami menjajaki kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk ikut membantu kami dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah, serta menindak tegas oknum yang melakukan penyelewengan...

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menjajaki kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk memperkuat pengawasan pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses distribusi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan sehingga berbagai bentuk penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi adalah perbuatan melawan hukum dan dapat diancam pidana.

“Untuk itu kami menjajaki kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk ikut membantu kami dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah, serta menindak tegas oknum yang melakukan penyelewengan, karena sangat merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional,” tegas Bakir.

“Pupuk bersubsidi merupakan salah satu elemen penting dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional, sehingga penyalurannya harus bersama-sama kita kawal dengan baik dan ketat,” ujar Bakir.

Selain dengan pihak kepolisian, Bakir juga menyebutkan perusahaan rutin berkoordinasi dengan berbagai pihak melalui petugas lapangan perusahaan yang tersebar di berbagai daerah. Mereka secara rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), kelompok tani, hingga aparat TNI.

“Tidak hanya aparat penyelenggara pemerintah, masyarakat umum pun juga dapat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah,” tambah Bakir.

Sementara itu Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto berharap dapat terjalin kerja sama yang baik antara Polri dan PT Pupuk Indonesia terkait penyaluran pupuk bersubsidi, serta pelaku usaha pupuk lainnya untuk mencegah perbuatan penyelewengan ataupun penyimpangan.

Agus berharap PT Pupuk Indonesia dapat memetakan titik prioritas penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah atau petani yang membutuhkan. “Dengan demikian, harapan agar Indonesia menjadi negara tangguh di sektor pangan dapat segera terwujud,” kata dia.