"Harapannya setelah menikah mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik sehingga tak lahir keluarga miskin baru," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kendati begitu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengingatkan bahwa program ini hanya merupakan bantuan. Artinya, hanya sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.
Baca juga: DPD dukung Polri tumpas sindikat pembuat uang asing palsu
"Sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi, program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya," ujar LaNyalla.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu melanjutkan, diharapkan setelah mendapatkan bekal dari program Kartu Prakerja tersebut, calon pengantin dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan.
Di sisi lain, Senator Dapil Jawa Timur itu juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin, pemahaman agama serta pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah secara serius.
"Kita pernah tahu ada program kursus bimbingan calon pengantin. Sekarang sepertinya program tersebut menguap begitu saja. Apakah masih berjalan atau tidak, tak pernah terdengar lagi," tuturnya.
Baca juga: Ketua DPD minta masyarakat waspadai lembaga investasi bodong
Ia pun berharap program tersebut dapat dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan keluarga baru yang bebas dari kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah lintas kementerian/lembaga tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin (catin) di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Pasalnya, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22 persen).
Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang (7,07 persen).
Sebelumnya, Kamis (4/3) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan Kartu prakerja ini diharapkan menjadi solusi mencegah lahirnya keluarga miskin baru.
Femmy pun meminta kementerian/lembaga terkait segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi program kartu prakerja bagi catin tersebut. Termasuk mendorong terbitnya berbagai peraturan untuk menjadi payung hukum program tersebut beserta prosedur teknisnya baik daring maupun luring.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
