Percepat EBT, pemerintah segera eksplorasi panas bumi Gunung Tampomas

Milestone pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melaksanakan kegiatan eksplorasi wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai upaya percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) di Sumedang, Kamis, guna mematangkan rencana eksplorasi panas bumi Tampomas itu.

"Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan ranking yang telah ditetapkan Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM," ujar Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris mewakili Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana di Sumedang, Jawa Barat, Kamis.

Dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis, pengeboran wilayah kerja panas bumi Gunung Tampomas tengah dalam tahap eksekusi oleh pemerintah mulai 2021.

Optimalisasi potensi panas bumi di lokasi tersebut dinilai layak memenuhi syarat untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Berdasarkan hasil studi Badan Geologi Kementerian ESDM, sambung Harris, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 megawatt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW.

Pelaksanaan program WKP Tampomas akan dilakukan pada 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi hingga pengurusan perizinan seperti upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), surat izin pengusahaan air tanah (SIPA), dan izin lokasi.

"Milestone pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025," ungkap Harris.

Program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang.

"Ini tentu merupakan upaya positif dari pemerintah guna mendukung ketersediaan energi yang berasal dari panas bumi," jelasnya.

Harris menegaskan panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang pada 2025.

Saat ini, jumlah kapasitas terpasang 2.130,7 dari 4.793 MW dengan Jawa Barat menyumbang paling besar yakni 1.193,8 MW.

"Hasilnya, sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama," tegas Harris.

Di samping itu, lanjutnya, keberadaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai eksploitasi dan pengembangan," ungkap Harris.

Menyambut rencana eksplorasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

"Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi, dan solusi permasalahannya apa," katanya.

Pemkab Sumedang berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target bauran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 23 persen pada 2025.

"Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobilisasi modal sosial masyarakat masalah-masalah di lapangan akan teratasi," pungkas Dony.

Baca juga: 2021, Pemerintah lakukan pengeboran di dua wilayah kerja panas bumi
Baca juga: Pemerintah perlu permudah perizinan usaha energi baru terbarukan
Baca juga: IESR paparkan hambatan pengembangan EBT di Indonesia