Bos oposisi Venezuela dukung keanggotaan baru lembaga pemilu

Saya merayakan mereka yang mengedepankan nama mereka, tetapi Anda dapat memahami bahwa tidak ada cara (untuk menunjuk anggota CNE baru) melalui proses sepihak oleh kediktatoran tanpa partisipasi parlemen yang sah, yang diakui oleh sekutu kami

Caracas (ANTARA) - Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mengatakan pada Rabu bahwa dia akan mendukung penunjukan anggota baru lembaga pemilu tapi mengatakan anggotanya tidak boleh dipilih secara sepihak oleh Majelis Nasional yang saat ini dipegang oleh partai sosialis yang berkuasa.

Guaido dan sekutunya memboikot pemilihan legislatif Desember lalu, seraya menegaskan bahwa mereka akan dicurangi untuk mendukung kandidat yang bersekutu dengan partai Presiden Nicolas Maduro - sebagian karena mereka menuduh Dewan Pemilihan Nasional (CNE), yang mengawasi pemilihan, terdiri dari loyalis Maduro.

Kaum sosialis menang dengan mudah, tetapi baik oposisi maupun sekutu internasionalnya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak mengakui legitimasi parlemen baru yang dikuasai sosialis. Guaido menunjuk sebuah komite yang terdiri dari anggota parlemen sekutu yang menurutnya merupakan "parlemen yang sah".

Komentarnya pada konferensi pers Rabu muncul setelah 70 organisasi nonpemerintah pekan ini mempresentasikan daftar 15 kandidat untuk mendukung CNE baru, menjelang pemilihan gubernur negara bagian dan wali kota kota yang dijadwalkan akhir tahun ini.

"Saya merayakan mereka yang mengedepankan nama mereka, tetapi Anda dapat memahami bahwa tidak ada cara (untuk menunjuk anggota CNE baru) melalui proses sepihak oleh kediktatoran tanpa partisipasi parlemen yang sah, yang diakui oleh sekutu kami," kata Guaido.

Maduro berpendapat bahwa kondisi pemilu Desember 2020 sama dengan ketika oposisi memenangkan kendali legislatif pada Desember 2015, dan partai oposisi memilih untuk tidak berpartisipasi karena mengira akan kalah.

Kementerian informasi pemerintah tidak menanggapi permintaan komentar.

Maduro telah mengalami keruntuhan ekonomi yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan sejak menjabat di negara OPEC yang pernah makmur itu pada 2013 itu. Washington telah menjatuhkan sanksi untuk mencoba menggulingkan Maduro, yang dituduh melakukan korupsi, pelanggaran hak asasi, dan curang dalam meraih kembali jabatannya pada pemilu 2018.

Sumber: Reuters